Mendag: Perjanjian dagang harus selesai sebelum transisi pemerintahan

Sekarang ini banyak sekali hambatan perdagangan, bukan kampanye perdagangan bebas sekarang justru hambatan. Oleh karena itu, kita menyelesaikan diplomasi perdagangan melalui perjanjian-perjanjian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan diplomasi perjanjian perdagangan perlu diselesaikan sebelum transisi pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

Zulkifli menyebut saat ini neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga 51 bulan berturut-turut. Hal tersebut harus terus diperkuat dengan menyelesaikan hambatan perdagangan melalui perjanjian diplomasi.

"Sekarang ini banyak sekali hambatan perdagangan, bukan kampanye perdagangan bebas sekarang justru hambatan. Oleh karena itu, kita menyelesaikan diplomasi perdagangan melalui perjanjian-perjanjian," ujar Zulkifli saat membuka Trade Corner Spesial Dialogue di Jakarta, Kamis.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8 persen, kata Zulkifli, diplomasi luar negeri perlu dilakukan.

Saat ini, Indonesia sedang menyelesaikan Perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang diharapkan bisa selesai pada September 2024.

Selain itu, Zulkifli juga menyebut bahwa pemerintah memiliki strategi perluasan baru di luar wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Pasar-pasar non tradisional ini antara lain Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

"Kita harus menguasai pasar dunia, kalau ekspor tetap seperti sekarang, enggak mungkin tumbuh 7-8 persen," kata Zulkifli.

Lebih lanjut, Zulkifli menyampaikan bahwa strategi lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan pengendalian arus barang impor dan memperkuat produktivitas dalam negeri.

Mengendalikan serbuan barang impor ke Indonesia dapat menjaga agar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak tergerus.

Menurut Zulkifli, barang-barang impor dari luar juga harus diwajibkan memiliki standar SNI, izin dari BPOM hingga sertifikat Halal.

"Dalam negeri kita perkuat, barang-barang harus dikendalikan agar adil. Kalau barang luar membanjiri kita tanpa ada SNI, tanpa ada izin dari BPOM, tidak ada segala hal dan lain-lain tentu kita akan kalah bersaing, kan. Oleh karena itu harus ditata, dikendalikan, negara lain juga begitu. Nah baru ekonomi kita tumbuh," ucapnya.