Ketua Bawaslu Kota Jayapura Frans Rumsawir di Jayapura, Kamis, mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura bahwa hampir 20 ribu orang yang belum melakukan perekaman KTP.
"Sehingga kami berharap juga secepatnya pemilih yang belum melakukan perekaman KTP bisa dilaksanakan sehingga saat pilkada, mereka bisa ikut," katanya.
Menurut dia, isu terkait data pemilih bisa digugat saat proses putusan di Mahkamah Konstitusi sehingga selain di TPS, pihaknya juga akan memperketat pengawasan pada panitia pemilihan desa (PPD).
Baca juga: Pemprov Papua dorong kabupaten/kota percepatan pelayanan Gisa
"Petugas kami di lapangan juga, masih memantau terus sejauh mana tanggapan masyarakat yang telah dilayani oleh panitia pemungutan suara (PPS)," ujarnya.
Dia menjelaskan hal tersebut bertujuan untuk dapat mengetahui berapa banyak masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT)
"Kami berharap tanggapan masyarakat ini pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, sudah memberikan tanggapan sehingga bisa terdata sebagai pemilih," katanya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo mengatakan menjelang pilkada pihaknya tetap memberikan pelayanan secara maksimal kepada warga setempat, termasuk apabila ada permasalahan terkait NIK.
Baca juga: Dukcapil ingatkan daerah teliti terbitkan NIK baru jelang Pilkada 2024
Dia menambahkan pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat khususnya yang wajib KTP dapat melakukan perekaman atau warga pemilik NIK dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan cara Ketik format Cek#KTP#NIK dan kirimkan ke nomor Dukcapil Kemendagri di 0811-8005-373.
Pada Pemilihan Presiden dan Legislatif awal 2024, jumlah TPS di Kota Jayapura sebanyak 940 TPS yang tersebar di lima distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Distrik Muara Tami, dengan DPT sebanyak 258.082 orang.
Kota Jayapura memiliki 25 kelurahan dan 14 kampung.
Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
