Dugaan korupsi anggaran Disdik DKI harus diusut

Penggelembungan anggaran adalah akar dari munculnya tindakan korupsi. Kami mengapresiasi dan mendukung ICW yang terus memonitor perkembangan kasus ini,"

Jakarta (ANTARA News) - Wasekjen Badan Advokasi Hukum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Robby Ferliansyah meminta agar kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan DKI Jakarta diusut tuntas, bahkan indikasi kasus korupsi itu harus dilaporkan oleh Gubernur DKI Jakarta ke KPK.

"Penggelembungan anggaran adalah akar dari munculnya tindakan korupsi. Kami mengapresiasi dan mendukung ICW yang terus memonitor perkembangan kasus ini," kata Robby, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan harus diusut hingga tuntas. Jangan sampai kasus ini ditutup-tutupi karena itu sama saja artinya melindungi koruptor.

Sebagai pemimpin yang baik, menurut dia, Jokowi seharusnya melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dan bukan justru membiarkan benih-benih korupsi berkembang.

"Mencegah jauh lebih baik dibandingkan dengan mengobati," imbuh dia menegaskan.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan ada indikasi duplikasi anggaran Rp700 miliar dan mark up Rp500 miliar di lingkungan Disdik DKI. Jokowi berpendapat, dana itu belum dikategorikan korupsi karena masih tersedia.

Selain itu juga dia merinci ada sebanyak 62 ribu lebih mata anggaran yang tercantum dalam APBD 2014. Hanya saja, verifikasi tiap mata anggaran dilakukan secara manual sehingga tidak mungkin untuk dicek satu persatu.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai langkah tidak tepat diambil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) karena tidak melaporkan indikasi korupsi anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri, mengatakan bahwa seharusnya indikasi tersebut tetap dilaporkan agar penegak hukum bisa menelusuri indikasi tersebut.

(S037/I007)