“Karena memang tidak semudah itu mencalonkan orang dengan jabatan sebagai gubernur yang menjadi bagian dari proyeksi pemimpin masa depan tanpa harus terikat sebagai kader partai,” kata Prof. Asrinaldi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Baca juga: Pengamat: Pilkada Jakarta tetap panas walau tanpa Anies
Oleh sebab itu, ia juga menilai wajar bila PDIP sempat berkeinginan menjadikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai kader partai sebelum mengusung dan mendaftarkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, pada Rabu.
“Memerahkan Anies atau menjadikan Anies kader itu satu hal yang harus dipenuhi karena bagaimana pun tentu PDI Perjuangan akan berpikir bahwa pencalonannya ini memang harus ada kaitannya dengan proses kaderisasi. Jadi, tidak menjadi partai yang bisa menerima, dan bisa juga mudah melepaskan kader-kadernya,” ujarnya.
Terlebih, kata dia, terdapat fungsi partai politik untuk mengutamakan proses kaderisasi dan rekrutmen politik, sehingga keputusan PDIP harus dipahami oleh semua pihak.
Baca juga: Pakar: Anies harus masuk partai untuk kepemimpinan daerah-nasional
Sementara itu, bakal pasangan calon yang diusung PDIP, yakni Pramono Anung dan Rano Karno, tiba di Kantor KPU DKI Jakarta pada Rabu pukul 11.00 WIB untuk mendaftarkan pencalonannya pada Pilkada Jakarta.
Pramono-Rano menjadi bakal pasangan cagub-cawagub pertama yang mendaftar di KPU DKI Jakarta. Selanjutnya, pasangan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Menteri Pertanian Suswono juga mendaftar pada hari yang sama.
Baca juga: Pengamat: Gesekan di ruang publik bisa disusupi ideologi transnasional
Baca juga: Anies ditinggalkan semua parpol usai PDIP usung Pramono-Rano Karno
Baca juga: Partai Buruh buka peluang gagas koalisi baru usung Anies di Jakarta
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
