Pieter: Penegakan keadilan tanpa tebang pilih harus jadi prioritas

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menyebut pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan tanpa tebang pilih harus menjadi prioritas utama jika Indonesia ingin menjadi negara maju.

Menurut dia, apabila korupsi tidak diberantas dan keadilan tidak tegak, maka Indonesia yang makmur dan sejahtera tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, Pieter mendorong pembangkitan kesadaran kolektif untuk melawan segala bentuk ketidakadilan.

“Perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa kebenaran dan kejujuran adalah fondasi utama bagi masa depan bangsa yang lebih baik. Hanya dengan kejujuran dan kebijaksanaan kekuasaan, masyarakat bisa meraih kesejahteraan dan kemakmuran yang selama ini diimpikan,” ucap Pieter dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu menyebut, kebenaran dan kejujuran seharusnya menjadi pilar utama dalam pemerintahan. Namun, hal itu justru terkadang dikorbankan oleh oknum demi ambisi kekuasaan.

"Para politisi yang korup tidak jarang menjadi pengkhianat bangsa, menjual kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi dan golongan," katanya.

Di sisi lain, dia juga menyinggung soal kekuasaan politik yang kotor hingga mengorbankan kesejahteraan rakyat.

"Para politisi busuk dan pengkhianat bangsa secara sistematis mengabaikan kebenaran dan kejujuran, membawa rakyat ke dalam jurang kemiskinan dan kebodohan yang semakin dalam," ujarnya.

Menurut dia, penguasa dan elite politik hendaknya lebih memperhatikan masa depan rakyat. Sistem hukum, kata dia, juga harus menjadi benteng terakhir bagi penegakan keadilan, bukan menjadi alat penguasa untuk melindungi diri.

"Hukum yang bisa dibeli hanya akan menciptakan penjahat-penjahat baru yang berlindung di balik atribut kehormatan, menjauhkan keadilan dari rakyat," ucap Pieter.

Ia berpendapat, korupsi di Indonesia bukan persoalan individu, melainkan sistemik.

“Sistem politik yang mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan rakyat, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara, serta budaya korupsi yang sudah mengakar menjadi faktor utama maraknya praktik korupsi di negeri ini,” katanya.

Pieter juga menyebut, masyarakat sudah lelah dengan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan tanpa tebang pilih harus diprioritaskan.
Baca juga: Pieter: KPK butuh pemimpin yang dapat redam konflik antar instansi
Baca juga: Eks DPR: Diversifikasi ekonomi bebaskan "kutukan sumber daya alam"