BPDPKS: Regulasi jadi tantangan percepatan peremajaan sawit rakyat

Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS

Belitung Timur (ANTARA) - ⁠Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Joko Supriyono mengatakan, regulasi yang belum mendukung menjadi tantangan dalam percepatan program peremajaan (replanting) sawit rakyat atau PSR.

Menurut Joko, kinerja PSR yang melambat selama beberapa tahun terakhir bukan semata-mata pekerjaan rumah bagi BPDPKS. Dia mengatakan, tantangan regulasi justru menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dapat diatasi oleh antar-kementerian.

“Ini (regulasi PSR) urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS. Jadi ini upaya yang terus dilakukan untuk memperbaiki regulasi prosedur untuk bagaimana PSR ini bisa meningkat,” kata Joko di Belitung Timur, Rabu.

Joko mengamini, kinerja PSR dalam beberapa tahun terakhir melambat. Menurut data BPDPKS, realisasi program PSR dari awal tahun hingga Juli 2024 baru mencapai 18.484 hektar dengan dana yang tersalur Rp544 miliar yang tersebar di 22 provinsi. Untuk tahun ini, luasan PSR yang ditargetkan yaitu 120 ribu hektar.

Sebelumnya alokasi dana untuk PSR dianggarkan sebesar Rp30 juta per hektar. Menurut BPDPKS, alokasi dana akan meningkat menjadi Rp60 juta per hektar mulai 1 September 2024. Meski alokasi dana per hektar meningkat, Joko mengingatkan bahwa kinerja PSR tidak menjamin dapat naik siginifikan apabila regulasinya belum mendukung.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia (crude palm oil/CPO) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas CPO nasional tercatat sebesar 3,26 metrik ton per hektar per tahun pada 2019, kemudian menurun menjadi sebesar 2,87 metrik ton per hektar per tahun pada 2023. Sedangkan produktivitas CPO dari perkebunan sawit rakyat lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektar per tahun pada 2023.

Oleh sebab itu, Kabul mengatakan bahwa BPDPKS terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas melalui pelaksanaan program PSR. Sejak tahun 2016 hingga Juli 2024, realisasi PSR baru mencapai 345 ribu hektar. Adapun pemerintah menargetkan PSR dapat mencapai 180 ribu hektar per tahunnya.

“Program peremajaan dan program sarana dan prasarana merupakan bagian yang dikontribusikan BPDPKS untuk meningkatkan produktivitas, yang menjadi isu tantangan utama saat ini. Apabila capaian-capaian program ini tidak dilakukan dengan baik dengan capaian target yang ada, tentu akan berimbas kepada produktivitas yang diharapkan,” kata Kabul.

Baca juga: BPDPKS: PNBP pungutan ekspor sawit capai Rp15,88 triliun hingga Juli
Baca juga: BI: Sawit dan kopi tumpuan ekonomi Bengkulu triwulan III 2024