melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar keluar negeri, sehingga terhindar detensi di negara tujuanJakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), kembali melaksanakan mentoring Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) untuk yang ke-6 kalinya.
“PSCO memiliki peran dalam membantu Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal untuk melaksanakan pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri, sehingga terhindar dari detention di negara tujuan yang akan berpengaruh terhadap kategori/status kapal-kapal berbendera Indonesia di mata dunia,” ujar Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub Jon Kenedi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Jon Kenedi saat membuka kegiatan itu mengungkapkan, selain menjadi kebanggaan, para PSCO juga memiliki tanggung jawab yang besar, karena di tangan para PSCO inilah reputasi dan eksistensi Pemerintah Indonesia dalam menjaga kelaiklautan dan keamanan kapal di wilayah Asia Pasifik khususnya, dan dunia pada umumnya dapat terjaga secara baik.
Menurutnya, saat ini Indonesia patut berbangga karena sesuai dengan Laporan Tahunan (Annual Report) Tokyo Mou, bahwa saat ini Indonesia telah masuk ke dalam daftar putih Tokyo MoU. Hal ini harus dipertahankan dan sekaligus ini merupakan sebuah tugas yang tidak ringan.
“Untuk itu, Pemerintah berharap agar melalui kegiatan ini bisa menambah semangat, motivasi dan profesionalisme PSCO untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam memastikan kapal asing yang melaksanakan kegiatan/operasional di pelabuhan Indonesia menerapkan prinsip keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim serta untuk membuktikan eksistensi Pemerintah Indonesia sebagai negara yang memiliki yurisdiksi di pelabuhan,” kata Jon Kenedi.
Baca juga: Kemenhub memfasilitasi pemulangan jenazah ABK meninggal di Pohnpei
Baca juga: Kemenhub optimalkan PNBP dari sektor penggunaan perairan
Lebih jauh, Direktur KPLP mengatakan bahwa para PSCO dalam melaksanakan fungsi, tugas dan peran serta kewenangannya selalu berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Aaing serta IMO Resolution A.1138 (30) tentang Procedures for Port State Control dan Perjanjian Bersama Port State Control di Asia Pasifik (Tokyo Mou) yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada tahun 1993.
Selain itu, lanjut Jon Kenedi, bahwa pelaksanaan Pengukuhan dan Revalidasi PSCO juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik terhadap pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal asing dan persepsi dalam melakukan pemeriksaan kapal asing oleh PSCO Indonesia dapat diseragamkan sehingga reputasi PSCO Indonesia menjadi lebih baik dan Indonesia akan selalu menjadi salah satu negara pelabuhan didunia yang eksis menjaga kelaiklautan dan keamanan pelayaran.
“Kami juga berharap agar eksistensi PSCO di Indonesia dapat mendukung dalam mewujudkan kejayaan maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia,” katanya.
Baca juga: Indonesia dan Australia jalin kerja sama cegah pencemaran laut
Baca juga: KSOP Cirebon sandarkan kapal bocor berbendera Malaysia
Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
