Partai itu menganggap Macron yang mengabaikan koalisi kiri pada pembentukan pemerintahan, meskipun koalisi tersebut memenangkan pemilihan.
"Presiden Prancis benar-benar membahayakan demokrasi dengan menolak hasil pemilihan dan memberhentikan pemerintahan anggota New Popular Front, yang memenangkan pemilihan legislatif," demikian bunyi pernyataan La France Insoumise.
Pernyataan itu juga menyebutkan, "Mengingat keseriusan situasi ini, kami mendesak masyarakat Prancis untuk mengambil tindakan tegas".
"Itulah sebabnya kami bergabung dengan seruan dari organisasi pemuda, termasuk Union of Students dan Union of Lyceum Students, untuk menyelenggarakan demonstrasi besar-besaran melawan pengambilalihan kekuasaan Emmanuel Macron pada 7 September," bunyi pernyataan itu.
Pada Senin (26/8) setelah berkonsultasi dengan Presiden Macron, pemimpin Partai Nasional Unity yang berhaluan kanan, Jordan Bardella, menekankan bahwa partainya akan mempertimbangkan untuk mengajukan mosi tidak percaya jika pemerintah baru memasukkan anggota koalisi kiri.
Kepala faksi oposisi di parlemen, Marine Le Pen, meminta majelis rendah untuk menggelar sidang luar biasa untuk membahas agar pemungutan suara mosi tidak percaya dilakukan segera, bukan pada 1 Oktober, saat parlemen kembali bekerja.
Calon perdana menteri dari New Popular Front (NFP), Lucie Castets, menggambarkan keputusan Macron sebagai "penolakan terhadap demokrasi" dan mengatakan bahwa "presiden tidak bisa menciptakan pemerintahan yang dia inginkan."
Para pemimpin beberapa partai kiri dalam koalisi telah menyatakan menolak untuk berpartisipasi dalam putaran kedua persidangan yang direncanakan. Alasannya, mereka tidak ingin menjadi "bagian dari parodi demokrasi."
"Saya menganggap ini sebagai penolakan terhadap demokrasi. Menurut saya, keputusan Presiden Macron tidak sesuai dengan prinsip konstitusi dan nilai-nilai demokrasi," kata Castets di radio Franceinter.
"Ini mengkhawatirkan, dan ya, saya menyerukan kepada semua orang untuk bersatu dan melakukan perlawanan," ujarnya.
Dia juga menyebutkan bahwa 34 dari 168 anggota legislatif dari koalisi Macron terpilih karena kandidat NFP mundur dari putaran kedua pemilihan atas permintaan Macron.
Macron mengakui dukungan tersebut selama sidang yang digelar pada Jumat (23/8), tetapi kemudian mengecualikan NFP dari pembentukan pemerintahan, meskipun mereka memiliki 182 kursi di Majelis Nasional, dengan alasan "stabilitas institusi."
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Le Pen desak Macron gelar sesi darurat parlemen soal pemerintahan baru
Baca juga: Partai sayap kiri Prancis ancam pemakzulan presiden soal penunjukan PM
PM Attal mundur usai aliansi kiri menang Pemilu Parlemen Prancis
Penerjemah: Primayanti
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
