"Pejabat Paris tidak menunjukkan pengabaian, tetapi pengikisan nilai-nilai yang dinyatakan sendiri oleh mereka sebelumnya, termasuk kebebasan berpendapat," tulis Zakharova di Telegram, mengomentari kasus Durov.
Juru bicara Kemenlu Rusia tersebut memberikan perhatian khusus terhadap pernyataan yang dibuat oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin (26/8).
"Sebelum pernyataannya (Presiden Macron), Kementerian Luar Negeri Perancis menjelaskan penolakannya untuk mengomentari situasi seputar pendiri Telegram untuk 'menghormati peradilan Prancis.' Apakah ini berarti Macron tidak menghormati peradilan Prancis?" tulis Zakharova di Telegram.
Durov yang merupakan kelahiran Rusia, adalah warga negara dari beberapa negara, termasuk Prancis.
Pria berusia 39 tahun itu ditahan di bandara bagian utara Paris pada Sabtu (24/8) atas tuduhan terkait dengan penggunaan kriminal aplikasi Telegram yang dibuatnya, termasuk terorisme, perdagangan narkoba, pencucian uang dan penipuan.
Terkait penangkapan pendiri Telegram tersebut, Presiden Macron telah berkomentar bahwa penangkapan Durov adalah keputusan hukum dan sama sekali bukan keputusan politik.
Pernyataan Macron itu muncul setelah para kritikus menuduh Prancis menyerang kebebasan berpendapat dan hak privasi jutaan pengguna Telegram yang ada di seluruh dunia.
Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengemukakan bahwa pihak berwenang Prancis menolak bekerja sama ketika misi diplomatik Rusia meminta penjelasan terkait penahanan Durov.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Pendiri Telegram dilarang tinggalkan Prancis jika dikenai dakwaan
Baca juga: Dotcom: Penangkapan Durov upaya AS kendalikan kebebasan berbicara
Baca juga: Profil-Pavel Durov: Pendiri dan CEO Telegram dengan 4 kewarganegaraan
Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024
