"Akses mitra kemanusiaan ke Gaza utara sangat menantang karena memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel dan melewati pos pemeriksaan internal,” kata Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric dalam konferensi pers, Selasa (27/8).
Dujarric mengatakan upaya mengirimkan bahan bakar ke rumah sakit di wilayah tersebut telah digagalkan berulang kali dengan akses ditolak lima kali dalam seminggu terakhir oleh Israel.
"Akibatnya, beberapa rumah sakit tidak memiliki pasokan bahan bakar baru selama lebih dari 10 hari," kata Dujarric
“Ketergantungan pada bahan bakar sudah dipastikan untuk menjalankan generator cadangan karena pemerintah Israel memotong pasokan listrik dari Jalur Gaza pada bulan Oktober,” ucapnya.
Juru bicara PBB itu mengatakan bahwa Israel sering tidak memberi alasan atas penolakan truk bahan bakar yang hendak pergi ke rumah sakit.
Selain hilangnya gudang dan tempat kemanusiaan lainnya karena perintah evakuasi, ia mengakui masih sulit untuk bergerak di sekitar selatan Gaza karena kepadatan yang parah dan pengungsian yang terus menerus.
Menjawab secara spesifik mengenai tantangan pengiriman bantuan, Dujarric mengatakan pihaknya mengetahui bahwa arus truk lebih mudah mengalir melalui wilayah utara Israel hingga wilayah utara Gaza.
Kendati demikian, tantangannya masih ada yakni perlintasan perbatasan Karim Shalom.
“Meskipun bantuan mungkin disalurkan dari pihak Israel ke wilayah Gaza, situasi keamanan tidak memungkinkan kami memberikan akses secara bebas,” tambahnya.
Secara terpisah, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyatakan keprihatinannya atas meningkatnya paparan warga sipil terhadap serangan mematikan.
Dilaporkan bahwa lima warga Palestina di kamp pengungsi Nur Shams tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel.
Secara total, lebih dari 30 warga Palestina terbunuh pada bulan ini saja.
Ketegangan meningkat tinggi di Tepi Barat di tengah serangan mematikan Israel di Jalur Gaza yang menewaskan lebih dari 40.400 orang, kebanyakan wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 93.600 lainnya sejak 7 Oktober 2023.
Dalam sebuah opini penting pada 19 Juli, Mahkamah Internasional menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun atas tanah Palestina adalah melanggar hukum dan menuntut evakuasi seluruh pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Sumber : Anadolu-OANA
Baca juga: Perang di Gaza jadi "preseden berbahaya" bagi pekerja kemanusiaan
Baca juga: Akses bantuan kian sulit di Gaza akibat perintah evakuasi Israel
Baca juga: PBB tak dapat ambil pasokan dari Kerem Shalom sejak 18 Juni
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024
