"Relokasi tetap akan dikaji melibatkan Pemerintah Kota Ternate, BNPB dan institusi terkait lain," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa malam.
Muhadjir menjelaskan, dari hasil peninjauan ke lokasi bencana siang tadi bersama Kepala BNPB Suharyanto disimpulkan keselamatan penduduk di Kelurahan Rua patut menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan relokasi tersebut.
Pasalnya mereka mendapati sejak ratusan tahun lalu wilayah Kelurahan Rua telah menjadi jalan air dan jalur turunnya sedimen material vulkanik Gunung Gamalama. Maka dengan begitu, menurut dia, supaya kejadian tidak terulang daerah tersebut harus dijadikan zona nonpermukiman.
Namun terlepas dari situ, Muhadjir menegaskan bahwa pemerintah pusat mendukung sepenuhnya kebutuhan penanganan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana karena kemaslahatan masyarakat adalah hal yang diprioritaskan.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana siap pakai BNPB senilai Rp1,1 miliar kepada Pemerintah Kota Ternate, Kodim 1051/Ternate Korem 152, Polres Kota Ternate, dan senilai Rp250 juta kepada BPBD Maluku Utara. Dana bantuan tersebut disalurkan untuk mempercepat penanganan korban banjir, dan pemulihan dampak kerusakan.
Bencana banjir bandang melanda Kelurahan Rua, Ternate, pada Minggu (25/8) pukul 03.30 WIT, setelah wilayah itu diguyur hujan deras dengan durasi yang lama.
Bencana tersebut mengakibatkan sebanyak 18 orang korban meninggal dunia, delapan luka-luka, dan 185 orang warga mengungsi yang dilaporkan berdasarkan data sementara tim Pusdalops BNPB pada Selasa malam.
Banjir yang membawa material lumpur tanah, pasir, dan bebatuan dari Gunung Gamalama itu juga menyebabkan kerusakan berat sebanyak 25 rumah dan satu mushalla, serta memutus beberapa meter jalan penghubung.
Baca juga: Kementerian PUPR lakukan langkah tanggap darurat banjir di Ternate
Baca juga: BNPB jamin kebutuhan dasar korban banjir Ternate
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
