"Saksi AH hadir dan didalami didalami terkait pengetahuannya tentang pemberian fee,"Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memeriksa AH, salah satu manajer perusahaan konstruksi, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
"Saksi AH hadir dan didalami didalami terkait pengetahuannya tentang pemberian fee," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika di Jakarta, Selasa.
Baca juga: KPK periksa politikus Riyan Dediano soal lelang proyek di DJKA
Baca juga: KPK periksa Anggota DPR Sadarestuwati sebagai saksi korupsi DJKA
Pemeriksaan terhadap AH berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Yang bersangkutan dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan DJKA wilayah Surabaya dengan tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS).
Meski demikian, penyidik KPK belum mengungkapkan soal besaran fee dan siapa saja pemberi dan penerima fee tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK awalnya hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap rekan satu perusahaan AH, yakni AR, namun yang bersangkutan tidak hadir dan mengajukan permohonan agar pemeriksaannya dijadwalkan ulang.
Untuk diketahui, KPK saat ini sedang mengusut dan mengembangkan kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan.
Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa bagian tengah, bagian barat, dan bagian timur; Sumatera; dan Sulawesi.
Kasus di DJKA diawali dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.
KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.
Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).
Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Perkara itu lantas terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.
Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
