... pelaku di sektor perikanan harus mengubah pola pikir dari pola pikir berorientasi keuntungan menjadi berorientasi pasar... "Donggala, Sulawesi Tengah (ANTARA News) - Daya saing komoditi perikanan Indonesia dinilai masih relatif lemah menghadapi era Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 (Asean Economic Community 2015).
"Pemerintah dan semua pemangku kepentingan di sektor ini harus bekerja keras meningkatkan daya saing. Kalau tidak, Indonesia berpotensi menjadi penonton nanti," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo.
Dia melepas ekspor perdana ikan tuna milik PT Prima Indo Tuna di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sabtu siang.
Dia menilai ada dua hal penting yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan daya saing menghadapi AEC yakni masalah sumber daya manusia dan sistim logistik. Semua pelaku di sektor perikanan harus mengubah pola pikir dari pola pikir berorientasi keuntungan menjadi berorientasi pasar.
Dia menilai ada dua hal penting yang harus segera dibenahi untuk meningkatkan daya saing menghadapi AEC yakni masalah sumber daya manusia dan sistim logistik. Semua pelaku di sektor perikanan harus mengubah pola pikir dari pola pikir berorientasi keuntungan menjadi berorientasi pasar.
Masalah kedua sistem logistik yang masih belum memadai sehingga pada saat produksi perikanan melimpah, harga ikan akan jatuh begitu sebaliknya, saat hasil tangkapan menurun, harga akan melambung tinggi.
"Kendala kita menghadapi AEC bahkan pasar global dewasa ini sebenarnya bukan pada aspek perikanan itu sendiri tetapi lebih pada aspek pemberdayaan," ujarnya.
Pemerintah, katanya, harus lebih banyak lagi mengintervensi sektor ini dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti pelabuhan laut, udara, jalan, air bersih dan listrik.
Usaha sektor perikanan ini, katanya, jangan lagi dianggap sebagai usaha yang berisiko tinggi tetapi usaha yang high calculate.
Artinya, bila nelayan dan pengusaha dibina dengan baik dalam menjalankan sistim produksi dan bisnis, maka sektor ini akan selalu menguntungkan sehingga tidak perlu dikhawatirkan terutama oleh sektor perbankan.
Ia juga menilai regulasi dan pemberian insentif sudah saatnya diseimbangkan antara kawasan barat dan timur Indonesia agar terjadi pemerataan.
Regulasi pelabuhan bongkar muat, katanya, tidak hanya di kawasan barat (Jakarta dan Surabaya saja), tetapi sudah harus diperlebar ke kawasan timur (Makassar dan Bitung) agar tercipta efisiensi, karena antre bongkar-muat dapat dikurangi serta mengurangi biaya bolak-balik dari kawasan barat ke timur yang tidak perlu.
Pewarta: Rolex Malaha
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014