BTN : Skema subsidi baru perlu guna kurangi 'backlog' perumahan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN Nixon LP Napitupulu meyakini bahwa skema subsidi baru diperlukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya untuk mengurangi 'backlog' perumahan.

Adapun, kedua skema subsidi baru tersebut, di antaranya Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi.

Dalam skema pertama, Nixon dalam Paparan Publik di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa suku bunga akan dikelompokkan berdasarkan desil atau pemeringkatan kesejahteraan pendapatan MBR.

“Suku bunga dalam skema ini akan disertai dengan durasi subsidi yang lebih pendek dibandingkan masa tenor,” ujar Nixon.

Dalam skema kedua, lanjutnya, pemerintah memerlukan skema pembiayaan baru untuk penurunan backlog perumahan dengan cepat, yang mana skema ini akan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini masih mendiskusikan rincian kedua skema tersebut bersama para pemangku kepentingan.

“Sebagai bank yang fokus memenuhi kebutuhan perumahan nasional dengan KPR dan pembiayaan, BTN optimistis dengan kapabilitas kami untuk mendukung program pemerintah yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat banyak,” ujar Nixon.

Selama semester I-2024, BTN membukukan pertumbuhan kredit sebesar 14,4 persen year on year (yoy) menjadi senilai Rp352,06 triliun, yang ditopang oleh penyaluran kredit perumahan dan kredit bermargin tinggi (high yield loan).

“Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen BTN dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi di tengah tantangan tingginya biaya dana dan ketidakpastian global,” ujar Nixon.

Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit diimbangi oleh kemampuan perseroan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp365,3 triliun per Juni 2024, atau tumbuh 16,6 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Lebih dari separuh DPK BTN merupakan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) berupa tabungan dan giro,” ujar Nixon.

Pada segmen high yield, perseroan tercatat menyalurkan kredit senilai Rp15,4 triliun pada semester I-2024, untuk tiga jenis produk di antaranya Kredit Agunan Rumah (KAR), Kredit Ringan (KRING), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Nixon menjelaskan, perseroan menargetkan penyaluran kredit bermargin tinggi di KAR melalui berbagai kanal, di antaranya tele sales, serta upselling dan cross-selling produk untuk nasabah KPR existing yang memiliki track record positif.

“Kami juga menyalurkan KRING dengan mengoptimalisasi kerja sama dengan sejumlah institusi melalui payroll-based loans atau cicilan yang dapat dipotong dari gaji. Sedangkan penyaluran KUR difokuskan pada ekosistem perumahan BTN,” ujar Nixon.

Ia melanjutkan, perseroan telah mempertajam strategi penyaluran kredit non subsidi melalui Sales Center sejak Juni 2023, yang sampai saat ini mencapai enam unit di seluruh Indonesia dan akan mencapai 12 unit pada 2025.

“Kontribusi Sales Center terhadap total penyaluran KPR non subsidi BTN dengan ticket size di atas Rp750 juta telah mencapai lebih dari 50 persen pada kuartal II-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 42,5 persen,” ujar Nixon.

Pada semester I-2024, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross perseroan tercatat sebesar 3,1 persen per Juni 2024, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,7 persen.

“Perseroan optimistis level NPL gross dapat menurun hingga di bawah 3 persen pada akhir tahun ini sesuai yang ditargetkan sebelumnya,” ujar Nixon.