Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan, Koichi Mizushima, menyatakan hal itu untuk menanggapi akan berlangsungnya pemilihan pemimpin baru Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang bulan depan.
Figur yang terpilih dalam pemilihan tersebut akan menggantikan Kishida sebagai perdana menteri baru Jepang.
Pemilihan pada 27 September itu menarik perhatian terkait dengan seberapa besar komitmen penerus Kishida untuk memelihara momentum positif dalam merawat hubungan dengan negara tetangganya tersebut.
"Mengingat situasi keamanan saat ini di sekitar Jepang, Korea, dan Asia yang lebih luas, saya percaya tidak ada pilihan lain selain melanjutkan kerja sama yang sangat erat antara Jepang dan Korea Selatan, serta antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat," kata Mizushima dalam wawancara dengan Yonhap News Agency pada Senin (26/8).
Mizushima, yang sebelumnya menjabat sebagai duta besar untuk Israel, memulai tugas barunya di Seoul pada bulan Mei 2024.
"Hubungan baik Korea Selatan dan Jepang dicapai melalui rasa saling percaya Presiden Yoon dan Perdana Menteri Kishida, tetapi kami kira perdana menteri baru akan dengan cepat membangun hubungan saling percaya dengan Presiden Yoon dan lebih meningkatkan hubungan bilateral yang penting ini," kata Mizushima.
Hubungan bilateral antara Seoul dan Tokyo telah sangat menghangat setelah Yoon Suk Yeol mengumumkan pada Maret tahun lalu bahwa Korea Selatan akan memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa Jepang selama masa perang tanpa meminta kontribusi dari perusahaan-perusahaan Jepang.
Keputusan Yoon ini membawa perbaikan dramatis dalam hubungan tersebut, yang ditandai dengan dimulainya kembali "diplomasi shuttle," atau kunjungan rutin oleh para pemimpin.
Yoon dan Kishida telah bertemu sebanyak 11 kali secara langsung, termasuk dalam pertemuan puncak pertama mereka pada bulan Mei tahun lalu.
Namun, penetapan tambang emas dan perak tua Jepang di Sado sebagai situs Warisan Dunia UNESCO baru-baru ini telah meredam suasana yang sebelumnya membaik menjadi dingin kembali.
Kompleks tambang Sado adalah tempat di mana banyak orang Korea menjalani kerja paksa selama Perang Dunia II, ketika Korea berada di bawah penjajahan Jepang.
Kritik muncul di Korea Selatan atas "kurangnya upaya" pemerintah untuk meminta Jepang memastikan bahwa sejarah pemaksaan kerja di tambang Sado tersebut tercermin dengan benar dalam penjelasan mengenai situs tersebut.
"Masalah sensitif juga ada. Penting bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusi atau arah berdasarkan pendekatan kerja sama daripada konfrontatif," kata Mizushima.
Mizushima mengatakan bahwa Jepang "menyadari minat" di Korea Selatan terhadap isu tambang Sado, dan diskusi sedang dilakukan untuk mengadakan upacara peringatan untuk menghormati "semua pekerja, termasuk mereka dari Semenanjung Korea."
"Saya mengerti bahwa mereka juga mempertimbangkan untuk mengadakannya setiap tahun, dan bahwa mereka berencana untuk membahasnya sambil mendengarkan pendapat banyak orang," tambahnya.
Tahun depan akan menandai peringatan 60 tahun normalisasi hubungan diplomatik kedua negara, untuk itu Jepang sedang dalam pembicaraan dengan Korea Selatan untuk merencanakan apa yang akan menjadi "titik balik baru" dalam hubungan bilateral kedua negara, kata Mizushima.
"Saya percaya ada bidang di mana pemahaman timbal balik antara Jepang dan Korea Selatan masih kurang, dan saya berharap inisiatif dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman di bidang-bidang tersebut," tambahnya.
"Hubungan Jepang-Korea Selatan berkembang secara progresif dengan pandangan mengarah ke depan," kata Mizushima.
"Saya berharap situasi positif ini tetap stabil dan tidak mundur, dan saya berkomitmen untuk bekerja menuju tujuan tersebut," lanjutnya.
Sumber : Yonhap-OANA
Baca juga: Korsel, AS, dan Jepang akan bahas pemantauan sanksi DK PBB untuk Korut
Baca juga: Korsel, AS, Jepang sepakat perluas latihan militer Freedom Edge
Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
