Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Sugeng menekankan pentingnya evaluasi kinerja pemerintah daerah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan.
Hal itu disampaikan Sugeng saat membuka Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko dan Diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jakarta, Senin (26/8).
Ia menegaskan manajemen risiko harus diterapkan sejak awal dalam setiap penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dijalankan pemerintah.
Menurut ia, langkah ini strategis untuk memperkecil potensi risiko yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan daerah terhadap setiap keputusan yang diambil.
Sugeng mengatakan kinerja daerah tidak dapat dipisahkan dari kontribusi semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, maupun media.
Baca juga: BPSDM Kemendagri tingkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah
Oleh karena itu, sinergi lintas pihak sangat krusial dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.
"Kinerja daerah adalah agregat dari kinerja semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sinergi antar-OPD (organisasi perangkat daerah) dan integrasi program sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal,” kata Sugeng.
Sugeng juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan kinerja yang mempertimbangkan keterpaduan antarprogram dan subkegiatan untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Ia mendorong pejabat daerah untuk berpikir lebih luas dan bekerja dengan hati, serta memahami bahwa setiap rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
"Setiap rupiah dari APBD harus dipertanggungjawabkan secara efektif. Kita perlu memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan membawa dampak yang nyata bagi masyarakat," tambahnya.
Baca juga: BPSDM dorong pemda tingkatkan kualitas regulasi lewat legal drafting
Selain itu, Sugeng mengimbau semua unit kerja pemda untuk mempersiapkan pelaporan akuntabilitas melalui sistem yang telah terintegrasi. Ini penting diperhatikan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan berdampak jelas.
Ia juga meminta dukungan dan kerja sama dari semua pihak untuk terus meningkatkan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Sugeng berharap diklat tersebut dapat memberikan wawasan baru dan meningkatkan kompetensi peserta dalam manajemen risiko serta evaluasi kinerja. Dengan begitu, mereka dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel di daerah masing-masing.
Baca juga: BPSDM: Pemilu dan Pilkada instrumen penting wujudkan visi pembangunan
Baca juga: BPSDM Kemendagri tingkatkan pengelolaan tata naskah dinas
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
