Pj Gubernur Sulsel siapkan tujuh langkah desain APBD Sehat 2024/2025

Makassar (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Zudan Arif Fakrulloh menyiapkan tujuh langkah desain menuju Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehat 2024/2025.

Zudan Arif dalam keterangannya di Makassar, Selasa, mengatakan desain APBD sehat ini perlu agar semua tata kelola pemerintahan bisa lebih baik lagi.

Pertama, kata dia, seimbang belanja dan pendapatan. Kedua, gali sumber pendapatan baru, manfaatkan aset yang masih diam. Ketiga, kewajiban dianggarkan 12 bulan, dan keempat, yakni utang diakui dan dianggarkan dalam APBD.

Sedangkan langkah kelima, penghematan belanja operasional. Keenam, perjalanan dinas, rapat, makan dan minum diefisienkan, serta ketujuh, mengupayakan semua unit penghasil mendapatkan keuntungan.

"Misalnya, perjalanan dinas, rapat dan makan minum bisa kita efisienkan dengan acara-acara seperti ini," katanya saat memimpin apel pagi lingkup Pemprov Sulsel secara virtual di Makassar.

Selain tujuh desain APBD, Zudan juga memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam waktu tiga bulan terakhir atau triwulan pertama kepemimpinannya.

Untuk prestasi yang ditorehkan di tingkat nasional tercatat 17 penghargaan. Penghargaan tingkat nasional ada yang diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, serta berbagai OPD lainnya.

Terkait pentingnya digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan, kata dia, awalnya hanya diterapkan sebagian, saat ini sudah hampir 100 persen bertransformasi ke digital tata kelolanya.

Sebelumnya, hanya 332 akun tanda tangan elektronik, saat ini menjadi 1.065 akun atau meningkat sekitar 300 persen.

"Ini akan kita kembangkan terus akunnya hingga ke tingkat sekolah, sehingga nanti kepala sekolah bisa tanda tangan dari mana pun, sehingga tata kelola digital dan tata kelola arsipnya jauh lebih bagus dan mudah," ujarnya.

Dengan transformasi digital bisa bergerak ke pelayanan publik yang lebih bagus, termasuk memotong proses yang tidak perlu atau persyaratan-persyaratan yang tidak diperlukan, sehingga layanan publik menjadi lebih cepat dan akurat.

"Terima kasih kita sudah melakukan lompatan luar biasa, digitalisasi tata kelola administrasi pemerintahan," pungkasnya.