Bangkok (ANTARA News) - Para pemimpin kudeta Thailand, Jumat menerima pengesahan resmi dari kerajaan sebagai junta berkuasa di negara itu dalam sebuah upacara yang disiarkan melalui televisi Thailand. Raja Bhumibol Adulyadej, yang merupakan kepala negara berdasarkan konstitusi monarki Thailand, hari Rabu secara resmi mengesahkan pemimpin kudeta dan Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaratglin sebagai kepala junta. Hari Jumat, seperti dilaporkan DPA Sonthi dan para anggota Dewan Reformasi Demokrasi berdasarkan Konstitusi Monarki menerima pengesahan resmi sebagai penguasa baru di negara itu dalam sebuah upacara yang dilakukan di depan foto raja. "Demi stabilitas, kami minta rakyat tenang dan mematuhi perintah Jenderal Sonthi," menurut pernyataan yang diyakini berasal dari raja dan disampaikan dalam upacara pengambilan sumpah bagi junta meski raja sendiri tidak hadir. Upacara itu disiarkan melalui semua stasiun TV di Thailand yang sekarang berada di bawah kendali dewan tersebut. Thailand berada dalam keadaan darurat perang sejak Selasa malam dengan pasukan dan tank ditempatkan di berbagai sudut ibukota. Dalam jumpa pers hari Rabu, Sonthi mengatakan junta akan mengendalikan kekuasan selama dua minggu dan selanjutnya menyerahkan kekuasaan itu kepada pemerintah sipil terpilih sehingga pemilihan umum bisa dilakukan dalam waktu satu tahun. Sonthi telah mengerahkan tentara dan tank Selasa malam di Bangkok dalam kudeta tak berdarah yang secara cepat berhasil menggulingkan pemerintah sementara Perdana Menteri Thaksin Shinawatra saat berada di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Junta membubarkan kabinet lama, Senat dan pengadilan konstitusi serta menghapus konstitusi. Salah satu tugas pertama pemerintah mendatang adalah merancang dan mengesahkan konstitusi baru yang kemungkinan akan mencegah kembalinya seorang perdana menteri merakyat yang bisa menguasai seluruh sistem politik seperti yang pernah dilakukan Thaksin. Jajak pendapat sebelumnya menunjukan kudeta tersebut mendapat sambutan dari kalangan rakyat Thailand meskipun telah mengundang kecaman dari luar yang menganggapnya sebagai langkah mundur bagi kehidupan demokrasi. Dalam jajak pendapat tersebut mayoritas warga Thailand yakin kudeta tersebut akan bisa membantu mengakhiri kemelut politik di Thailand yang telah berlarut-larut sejak bulan Februari ketika Thaksin membubarkan Parlemen menyusul gelombang oposisi terhadap pemerintahannya. Dalam pemilu yang dijadwalkan bulan November, diperkirakan Partai Thai Rak Thai pimpinan Thaksin akan kembali berkuasa dengan adanya dukungan besar dari kalangan orang miskin di berbagai provinsi di negara itu. Meski masih populer di berbagai provinsi, Thaksin menghadapi perlawanan kuat dari kelompok menengah and kalangan elit politik di Bangkok yang kemungkinan tidak akan menerima dia kembali berkuasa. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006