Pemkot Bekasi minta masyarakat relakan lahannya dibebaskan

Tanpa peran serta masyarakat, berbagai pekerjaan proyek infrastruktur bisa mandeg. Akibatnya berbagai upaya memecahkan permasalahan publik pun akan sulit direalisasikan."

Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengharapkan partisipasi masyarakat dalam merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur melalui kesadaran dan kerelaan bilamana lahan tempat tinggalnya menjadi target pembebasan.

"Tanpa peran serta masyarakat, berbagai pekerjaan proyek infrastruktur bisa mandeg. Akibatnya berbagai upaya memecahkan permasalahan publik pun akan sulit direalisasikan," kata Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi Tri Adhianto di Bekasi, Kamis.

Proyek infrastruktur yang membutuhkan pembebasan lahan itu antara lain rencana pelebaran jalan dari simpang Pondok Hijau hingga pom bensin/SPBU Jatimulya.

Pelebaran jalan rencananya juga dilakukan di sekitar jembatan atas tol Jakarta-Cikampek dekat pintu tol Bekasi Timur yang dibarengi dengan pembangunan jembatan layang Bulak Kapal.

Kedua proyek tersebut dimaksudkan untuk mengurai kemacetan yang selama ini mengular di sekitar pintu tol Bekasi Timur hingga mengekor sampai Jatimulya dan Bulak Kapal.

"Jalan menuju Mustikajaya melalui Jatimulya selama ini selalu macet karena adanya penyempitan di ruas dekat pom bensin. Lebar jalan yang hanya tujuh meter tak sebanding dengan volume kendaraan yang setiap saat melintasinya. Apalagi banyak pula kendaraan berat yang melintas menuju sejumlah lokasi industri yang ada di sekitarnya," katanya.

Berbekal bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp35 miliar, jalan yang mengalami penyempitan itu rencananya diperlebar 3 meter hingga 3,5 meter.

Mengenai rencana pembangunan jembatan layang Bulak Kapal, menurut Tri, kehadirannya dibutuhkan untuk menjadi solusi kemacetan saat permasalahan di sekitar pintu tol Bekasi Timur telah teratasi melalui pelebabaran jembatan yang melintang di atas jalan tol Jakarta-Cikampek.

"Kalau di sana beres, kemacetan kemungkinan besar berpindah ke sekitar Bulak Kapal. Solusi penanganan yang dipersiapkan berupa pembangunan jalan layang yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.

Meski demikian, pembebasan lahan untuk pembangunan fisik jembatan layang tetap dibebankan kepada Pemkot Bekasi yang diberi waktu dua tahun hingga 2015 untuk melaksanakannya.

Dari total kebutuhan Rp200 miliar untuk pembebasan lahan, tahun ini Pemkot Bekasi telah menyiapkan Rp50 miliar.

"Kami berharap proyek-proyek ini lancar, segera terealisasi. Maka dari itu kami sangat mengharapkan kelegowoan masyarakat untuk merelakan lahannya dibebaskan demi kepentingan umum," ucapnya. (AFR/T007)