Oleh karena itu, dia berharap Rapat Koordinasi Nasional 2024 yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang, Banten, Senin, menghasilkan kesamaan pemikiran untuk memajukan organisasi.
“Nah sama teman-teman di daerah juga saya berharap kembali dari selesai acara ini ada sesuatu pemikiran yang dibawa, kita menyamakan persepsi dan mindset, cara berpikir tentang Posyandu,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menegaskan Posyandu merupakan bagian penting dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Oleh karena itu, perannya penting untuk memperkuat desa salah satunya menekan laju urbanisasi.
Tak hanya mengurusi kesehatan, Posyandu juga berperan dalam melayani di bidang pendidikan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat; dan sosial.
Tito menjelaskan semua pihak terkait memiliki tugas untuk meningkatkan peran Posyandu. Dirinya menyadari meskipun jumlahnya banyak, kinerja Posyandu di seluruh daerah masih belum merata.
“Ada yang sudah jalan, ada juga mungkin yang belum, tugas kita adalah membuat yang belum jalan menjadi jalan, yang sudah jalan menjadi optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan untuk meningkatkan kinerja Posyandu salah satunya adanya kemauan pimpinan.
Apabila masing-masing pimpinan Posyandu memiliki kemauan untuk memperkuat organisasi, maka geraknya akan lebih optimal.
Namun sebaliknya, apabila pemimpinnya tak berniat menggerakkan, maka organisasi tersebut tak akan memberikan manfaat yang berarti.
Untuk itu, Ketua Pembina Posyandu di masing-masing daerah harus menyadari strategisnya peran tersebut.
“Kalau sudah ada kemauan bagaimana agar kita bisa memampukan organisasi itu supaya optimal, atau paling tidak bergerak, ini harus dimulai dari aspek-aspek mulai melakukan langkah-langkah perencanaan, apa yang mau dibuat, melihat situasi kondisi tiap-tiap daerah berbeda-beda,” jelas Tito.
Dia mengimbau agar perangkat daerah dapat mendukung keberadaan Posyandu. Ini termasuk dalam ketersediaan anggaran yang sangat krusial bagi jalannya organisasi.
Dirinya menyebutkan anggaran itu bisa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh kementerian dan lembaga.
Sumber lainnya yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk dana tanggung jawab sosial dari perusahaan.
Di lain sisi, Tito mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengawasi anggaran Posyandu yang dialokasikan pemerintah daerah (pemda).
Apabila ada Pemda yang tidak mengalokasikan anggaran tersebut, Kemendagri diimbau untuk memberikan teguran. Sementara Pemda yang telah mengalokasikan anggaran bagi Posyandu dapat diberikan apresiasi.
“Ini adalah Rakornas pertama untuk menyampaikan tentang Posyandu, maka saya betul-betul manfaatkan momentum ini untuk menyamakan persepsi dan upaya kita ke depan mudah-mudahan akan diridai oleh Allah SWT,” pungkasnya.
Baca juga: Jokowi: Kerja keras posyandu turunkan stunting harus dihargai
Baca juga: Mendagri tekankan filosofi-peran penting posyandu layani masyarakat
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
