Jokowi apresiasi sejumlah dinas dengan penyerapan tinggi

Menurut catatan saya, ada lima dinas dengan nilai penyerapan anggaran yang tinggi. Kepada lima dinas tersebut, saya ingin memberikan apresiasi,"

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi terhadap sejumlah dinas dengan nilai penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 yang tinggi.

"Menurut catatan saya, ada lima dinas dengan nilai penyerapan anggaran yang tinggi. Kepada lima dinas tersebut, saya ingin memberikan apresiasi," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut dia, kelima dinas tersebut, antara lain Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI sebesar 94,7 persen, Dinas Sosial DKI 93,8 persen dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI 93,4 persen.

Kemudian, penyerapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI sebesar 93,04 persen serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI 90,62 persen.

"Yang perlu diketahui, penyerapan anggaran tidak harus selalu identik dengan hasil yang baik. Penyerapan anggaran yang tinggi pun tidak berarti bahwa yang dikeluarkan dari serapan itu baik," ujar Jokowi.

Dia menuturkan kelima dinas tersebut patut mendapatkan apresiasi karena penyerapan anggarannya hampir memenuhi target yang telah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, yakni 97 persen.

Lebih jauh, dia memaparkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2013 lebih kecil dibandingkan SiLPA 2012. Pada 2012, SiLPA DKI adalah sebesar Rp9,4 triliun, sedangkan pada 2013 turun menjadi Rp7 triliun.

Selain lima dinas itu, Jokowi juga memberikan apresiasi terhadap lima Suku Dinas (Sudin), yaitu Sudin Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta Barat sebesar 99,4 persen dan Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat 99,12 persen

Selanjutnya, Sudin Sosial Jakarta Barat sebesar 99,01 persen, Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan 98 persen serta Sudin Kebudayaan dan Pariwisata Jakarta Pusat 98,31 persen.

"Seharusnya, seluruh dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) DKI bisa melakukan penyerapan setinggi itu, sehingga tidak ada SiLPA," tambah Jokowi. (*)