pada advokasi lembaga, masyarakat dan komunikasiJakarta (ANTARA) -
Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Muhammad Hasan Abdillah bertekad akan mengadvokasi kepentingan masyarakat Jakarta, terutama di bidang pemerintahan.
"Karena ditunjuk di Komisi A bidang pemerintahan, maka fokus kami pada advokasi lembaga, masyarakat dan komunikasi," kata Hasan dalam keterangan tertulis, usai Pelantikan 105 Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, di Jakarta, Senin.
Hasan mengaku, dirinya mendapat mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sosial (DPW PKS) untuk ditugaskan di Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan.
"Karena ditunjuk di Komisi A bidang pemerintahan, maka fokus kami pada advokasi lembaga, masyarakat dan komunikasi," kata Hasan dalam keterangan tertulis, usai Pelantikan 105 Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, di Jakarta, Senin.
Hasan mengaku, dirinya mendapat mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sosial (DPW PKS) untuk ditugaskan di Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang pemerintahan.
Dia mengaku banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat, terutama berkaitan dengan para pemangku wilayah seperti RT, RW dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), antara lain terkait keinginan agar dana operasional mereka dinaikkan oleh pemerintah daerah.
"Mereka ini paling dekat dengan masyarakat, menyentuh langsung masyarakat dan sebenarnya masih butuh pembiayaan," ujar anggota Legislatif Dapil 1 Jakarta Pusat itu.
Baca juga: Ini pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta
Selain itu, dia juga menyoroti kurangnya ketersediaan kamera pengawas atau CCTV yang ada di ruas jalan Jakarta.
Keberadaan CCTV itu diperlukan untuk menekan kasus pencurian, sekaligus mempermudah aparat penegak hukum melakukan penyelidikan apabila terdapat kasus kejahatan.
"Dibutuhkan CCTV karena begitu banyak sekali pencurian-pencurian yang terjadi di Jakarta," katanya.
Sementara di sektor komunikasi, Hasan akan memperjuangkan agar pemerintah daerah memperbanyak dan mengaktifkan kembali layanan JakWiFi di permukiman padat penduduk.
Keberadaan JakWiFi yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta pada 2020 itu sangat meringankan masyarakat untuk mengakses dunia internet dan digital.
Baca juga: PKS raih kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta
Masyarakat tidak perlu lagi membeli paket data telepon seluler sendiri karena pemerintah menyediakan layanan ini.
Adapun JakWiFi diluncurkan pada Agustus 2020 untuk menjawab kebutuhan para pelajar demi mendapat materi sekolah di rumah, saat terjadi pandemi COVID-19.
Adapun JakWiFi diluncurkan pada Agustus 2020 untuk menjawab kebutuhan para pelajar demi mendapat materi sekolah di rumah, saat terjadi pandemi COVID-19.
"Kami mau mencoba mengembalikan JakWiFi agar diaktifkan kembali. Dulu sudah pernah diaktifkan, cuma nanti JakWiFi akan diaktifkan dengan pembatasan-pembatasan agar tidak ada penyalahgunaan jaringan WiFi," tuturnya.
Selain itu, dia juga akan memanfaatkan media sosial yang dimiliki sebagai sarana informasi kepada masyarakat atas perjuangannya di DPRD DKI Jakarta.
"Dari sosial media ini saya akan gunakan dengan benar-benar untuk menjadi kelebihan sebagai anggota dewan, demi mengawal kebijakan pemerintah dan masyarakat juga bisa tahu apa kerja di DPRD sebenarnya," katanya.
Baca juga: KPU DKI Jakarta tetapkan 106 anggota DPRD
Menurut dia, cukup banyak masyarakat yang tidak mengetahui kinerja anggota dewan di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Padahal selama menjadi anggota dewan, mereka berjuang untuk mengutamakan kepentingan rakyat.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024