“Mulai besok, tahapan pencalonan pemilu, kita akan perkuat silaturahim, kita akan sering mengadakan rapat koordinasi sekecil apa pun (masalah), kita akan bicarakan dan bagaimana penyelesaiannya,” ujar Hadi ketika memberi sambutan dalam acara peluncuran "Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024" di Jakarta, Senin.
Hadi menyatakan bahwa dengan diluncurkannya pemetaan kerawanan dan kajian mitigasi untuk penyelenggaraan pilkada serentak, Kemenko Polhukam wajib untuk segera melakukan tindakan berupa koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.
“Serta menindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, atau tupoksi yang telah diatur, agar penyelenggaraan pilkada dapat berjalan dengan lancar,” kata Hadi.
Hadi juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan pemetaan kerawanan tersebut sebagai panduan dalam bertindak, serta melakukan update atau pembaharuan informasi terkait kondisi terkini di lapangan.
“TNI, BSSN, dan kepolisian, semua terus akan melakukan koordinasi dan terus mendeteksi. Dan kita melakukan satu mitigasi,” ucapnya.
Menurut Hadi, kecepatan dan ketepatan informasi merupakan hal yang sangat penting agar permasalahan yang terjadi dapat segera diantisipasi melalui langkah-langkah yang strategis dan tepat sasaran.
Dengan demikian, Hadi berharap agar dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, berbagai permasalahan dapat diatasi dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
“Mari kita cermati bersama berbagai potensi kerawanan yang dapat mengganggu tahapan pilkada,” kata Hadi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengategorikan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, serta Jawa Timur sebagai provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Provinsi apa? Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah,” ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.
Lebih lanjut, sebanyak 28 provinsi berada di kategori rawan sedang, serta 4 provinsi masuk ke kategori rawan rendah.
Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, pemetaan kerawanan Pilkada 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16 persen) yang masuk ke kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada 334 kabupaten/kota (66 persen) yang masuk kategori kerawanan sedang, dan terdapat 90 kabupaten/kota (18 persen) yang masuk kategori kerawanan rendah.
Sebagai tindak lanjut dari pemetaan tersebut, Bagja mengatakan bahwa Bawaslu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah, aparat kepolisian, aparat TNI, serta aparat keamanan lainnya.
Baca juga: Menko Polhukam perintahkan intelijen jaga kelancaran pilkada serentak
Baca juga: Menko Polhukam minta Sentra Gakkumdu kenali karakter kerawanan pilkada
Baca juga: Menko Polhukam: Pendidikan politik penting untuk cerdaskan masyarakat
Baca juga: Menko Polhukam ajak seluruh pihak jaga stabilitas politik dan hukum
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
