"Tercatat pendapatan sebesar Rp352,50 miliar atau tercapai 120,86 persen dari estimasi yang ditetapkan yaitu Rp291,65 miliar," ujar Agus dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR di Jakarta, Senin.
Agus mengatakan, pendapatan tersebut berasal dari jasa layanan teknis yang dilakukan UPT teknis di lingkungan Kemenperin seperti Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Politeknik, Sekolah Menengah Kejuruan bidang Industri, serta pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada sisi belanja, Kemenperin memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp4,53 triliun di 2023. Pagu sudah termasuk di dalamnya Anggaran Belanja Tambahan (ABT), bantuan pemerintah untuk pembelian motor listrik sebesar Rp1,4 triliun yang masuk ke dalam DIPA Kemenperin pada April 2023.
"Capaian realisasi anggaran dengan memperhitungkan pagu ABT bantuan pemerintah untuk pembelian motor listrik sebesar 69,95 persen dengan total realisasi sebesar Rp3,17 triliun," kata Agus.
Namun demikian, Agus menyebut, capaian realisasi anggaran murni tanpa adanya ABT bantuan pemerintah untuk pembelian motor listrik adalah sebesar Rp3,09 triliun atau 98,65 persen.
"Angka ini meningkat 0,52 persen dari capaian tahun sebelumnya di 2022 yang sebesar Rp98,13 persen," ucapnya.
Lebih lanjut, nilai aset Kemenperin di tahun 2023 mencapai Rp12,1 triliun. Adapun kewajiban sebesar Rp64,01 miliar dan ekuitas Rp12,03 triliun.
Baca juga: Kemenperin sebut upaya transisi energi pacu efisiensi industri
Baca juga: Menperin optimistis industri manufaktur kembali ekspansif
Baca juga: Menperin: Penerapan industri hijau jadi solusi berbagai tantangan
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
