Salamkanci-Magelang deklarasikan desa antipolitik uang di Pilkada 2024

Temanggung (ANTARA) - Pemerintah Desa Salamkanci, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jateng, bersama Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Bandongan menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama desa antipolitik uang untuk Pilkada 2024.

Kepala Desa (Kades) Salamkanci Dwi Joko Susanto di Magelang, Senin, mengatakan pihaknya mendukung program desa antipolitik uang dari Bawaslu. Harapannya, Pilkada 2024 di desanya berlangsung dengan bersih, bebas hoaks dan politik uang.

Penandatanganan berlangsung di balai desa setempat dan dilakukan oleh Kepala Desa Salamkanci Dwi Joko Susanto dan Ketua Panwaslu Kecamatan Bandongan Arif Zaini, disaksikan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Polri, dan perangkat desa setempat.

"Kami ikhtiar pilkada dapat berjalan demokratis, kami perangkat desa mendukung desa antipolitik uang," katanya.

Dia mengatakan Desa Salamkanci, khususnya di Dusun Kanci, pemilihan dapat menjadi percontohan berjalannya pilkada yang sesuai regulasi di tingkat Kabupaten Magelang, terutama di Kecamatan Bandongan.

Ketua Panwaslu Kecamatan Bandongan Arif Zaini mengatakan desa antipolitik uang di Desa Salamkanci sebagai keinginan dari warga masyarakat dan bukan penunjukan.

"Warga berkeinginan mewujudkan pemilihan yang bebas politik uang, tidak ada hoaks, tidak ada ujaran kebencian. Peserta pilkada dan tim suksesnya dalam sosialisasi atau mencari dukungan sesuai regulasi," katanya.

Ia mengemukakan warga yang menginginkan sebagai desa antipolitik uang, yang dijembatani oleh Bawaslu dan pemerintah desa.

Tokoh pemuda, Arifuddin mengatakan menjadi kebanggaan bagi warga Desa Salamkanci menjadi desa antipolitik uang.

"Warga telah jenuh dengan hoaks, ujaran kebencian, money politik tiap ajang pemilu dan pemilihan, Kami berjuang agar praktek itu hilang pada pilkada kali ini," katanya.

Dia mengatakan para pemuda menjadi motor pilkada bersih. Mereka juga siap dalam menyukseskan pilkada, dengan menjadi penyelenggara pemilihan, baik di panitia pemungutan suara (PPS), Panwaslu kelurahan/desa (PKD), kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan pengawas TPS, maupun linmas.