Menurut Kemendikbudristek, kesejahteraan dan kompetensi guru yang terus ditingkatkan merupakan kunci keberhasilan Merdeka Belajar. Oleh sebab itu, Kemendikbudristek menyediakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang hadir sebagai solusi bagi guru untuk meningkatkan kompetensi.
Melalui PMM, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Senin mengatakan bahwa guru tidak hanya dapat meningkatkan kompetensi individu tetapi juga berkontribusi pada pengembangan kompetensi rekan sejawat di seluruh Indonesia.
“Ini adalah aplikasi untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dan belajar menjadi pengajar yang lebih baik,” kata Nadiem.
PMM memberikan akses kepada berbagai sumber belajar, pelatihan, dan materi pengajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Selain itu, PMM juga menjadi media bagi guru untuk saling berbagi praktik baik dan memberikan umpan balik sehingga tercipta komunitas pembelajaran yang dinamis dan kolaboratif.
Pendidikan Guru Penggerak (PGP) telah menjadi salah satu inisiatif andalan untuk pengembangan kompetensi guru. PGP merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan dengan fokus pada kepemimpinan pembelajaran.
Melalui program PGP, para guru diharapkan dapat menggerakkan komunitas belajar di daerahnya guna menciptakan pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyebutkan, terdapat lebih dari 90 ribu calon guru penggerak (CGP) mengikuti program ini dengan jumlah kelulusan mencapai 61.256 guru selama empat tahun terakhir sejak 2020.
Saat ini, PGP telah memasuki angkatan ke-11 dengan jumlah peserta sebanyak 32.279 guru. Para guru tersebut akan mengikuti pendidikan selama 6 bulan mulai 13 Juni 2024 hingga 23 Desember 2024.
Menurut Nunuk, program PGP memberikan lompatan besar dalam peningkatan kompetensi guru secara masif, menjadikan mereka agen perubahan di sekolah masing-masing. Ia menambahkan, lebih dari 12 ribu guru penggerak telah diangkat menjadi kepala sekolah.
“Sudah ada sebanyak 12.400 guru penggerak yang menjadi kepala sekolah dan diharapkan ke depan dapat terus bertambah,” kata Nunuk.
Selain peningkatan kompetensi guru, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia. Salah satu pencapaian signifikan, catat Kemendikbudristek, yaitu pengangkatan lebih dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pengangkatan ratusan ribu guru honorer tersebut bukan hanya memberikan kepastian karier bagi para guru setelah bertahun-tahun tidak ada pengangkatan sejak 2018, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan mereka secara signifikan.
Dengan status ASN PPPK, menurut Kemendikbudristek, para guru kini memiliki akses terhadap berbagai fasilitas dan tunjangan yang sebelumnya sulit dijangkau sehingga kehidupan mereka dan keluarganya menjadi lebih terjamin.
Data dari Direktorat Jenderal GTK per Agustus 2024 mencatat, terdapat lebih dari 1,2 juta guru non-ASN pada 2020 ketika ASN PPPK dicanangkan pertama kali. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah diangkat. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah ASN guru sebanyak 61 persen dalam tiga tahun terakhir.
Saat ini, tercatat masih ada 496.174 guru non-ASN di sekolah negeri di bawah binaan Kemendikbudristek. Untuk tahun 2024, pemerintah daerah telah mengajukan sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK yang diharapkan dapat membantu mengurangi jumlah guru non-ASN tersebut.
“Guru yang cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru honor segera menjadi ASN,” kata Nunuk.
Kemendikbudristek menyampaikan, komitmen pemerintah tidak berhenti di situ. Pemberian tunjangan profesi dan bantuan insentif bagi guru non-ASN juga menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru.
Pada tahun ini, bantuan insentif bagi guru non-ASN akan dicairkan setiap semester. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang disalurkan sekaligus selama satu tahun. Adapun besaran insentif yang diberikan untuk guru formal dan guru nonformal masing-masing sebesar Rp300 ribu per bulan dan Rp200 ribu per bulan.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
