Kapolda Kepri komitmen tunjukkan wajah demokrasi Indonesia yang aman

Batam (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri) Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah menekan komitmen jajarannya bersama pemangku kepentingan terkait guna menunjukkan wajah demokrasi Indonesia yang aman dan kondusif lewat pelaksanaan pengamanan Pilkada serentak 2024.

"Pilkada serentak 2024 perlu menjadi perhatian kita semua karena kita ketahui Kepri beranda NKRI, yang artinya negara lain, khususnya negara-negara tetangga akan mengingatkan, menyoroti kondisi keamanan Provinsi Kepri sebagai cermin dari keamanan NKRI," kata Yan Fitri di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin.

Baca juga: Wajah demokrasi lahirkan banyak "kelompok pendorong"

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut Provinsi Kepri merupakan sebuah wilayah yang memiliki nilai strategis, baik dari sektor perekonomian dunia, maupun dari sektor ketahanan negara.

Karena, kata dia, Kepri memiliki wilayah yang berbatasan dengan 6 negara sekaligus yang betul-betul harus dijaga dalam keadaan aman dan kondusif.

Keenam negara dimaksud, di antaranya Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam, Vietnam, Kamboja, dan Laut Tiongkok.

"Oleh karena itu, kepada seluruh personel yang terlibat Operasi Mantap Praja Seligi dalam rangka pengamanan Pilkada 2024, selain bertugas mengamankan pemilihan kepala daerah, juga harus menjaga keamanan NKRI khususnya di wilayah perbatasan utara Indonesia," ujarnya.

Baca juga: Demokrasi Indonesia punya wajah ganda

Perwira tinggi Polri itu memaparkan, Polda Kepri mengerahkan seluruh kekuatan personel, sarana dan prasaran yang dimiliki guna mengamankan dan menyukseskan Pilkada 2024 di semua tahapan secara optimal.

Diharapkan melalui upaya tersebut Pilkada 2024 dapat berjalan aman, damai dan kondusif serta partisipasi masyarakat yang tinggi.

"Kegiatan Operasi Mantap Praja ini dilaksanakan 5 tahun sekali, dan operasi ini merupakan operasi khusus kepolisian yang diperuntukkan kepada negara dan masyarakat Indonesia dalam rangka memberikan kepastian, kenyamanan, keamanan dalam pesta demokrasi lokal," paparnya.

Baca juga: Urgensi merawat demokrasi setelah 26 tahun reformasi

Pilkada 2024 ini, kata dia, sangat penting karena merupakan pertama dalam sejarah demokrasi Indonesia dilaksanakan serentak, provinsi, kota dan kabupaten.

Untuk Pilkada serentak pada Operasi Mantap Praja di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan di 37 provinsi, 508 kabupaten/kota, termasuk di Provinsi Kepri, dilaksanakan di 1 provinsi, 2 kota dan 5 kabupaten.

Baca juga: Keresahan demokrasi, tanda bahaya masa depan bangsa

Pelaksanaan Operasi Mantap Praja Seligi 2024 dilaksanakan selama 112 hari, terhitung mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 16 Desember 2024.

Di mana dalam operasi ini melibatkan 11.583 personel yang terdiri atas Polri 4.525 personel, TNI 678 personel, Linmas 6.650 personel.

Baca juga: Koalisi organisasi pers ingatkan peran jurnalis jaga demokrasi

Dari 4.525 personel Polri yang terlibat operasi akan digunakan sebanyak 3.901 personel untuk pengamanan TPS dan 628 personel sebagai kekuatan cadangan.

Dimana kekuatan personel tersebut akan menyebar guna mengamankan 3.325 TPS yang ada di seluruh wilayah Provinsi Kepri.

"Dengan kegiatan tahapan pilkada yang begitu panjang tentunya perlu kerja sama yang baik antara semua stakeholders yang terlibat sebagai pelaksana Pilkada serentak 2024 dengan pengaman pilkada," kata Yan Fitri.

Baca juga: PPI Jepang desak pemerintah Indonesia kembalikan supremasi demokrasi
Baca juga: Pimpinan MPR bertemu Amien Rais bahas demokrasi terkini di Indonesia