Simak kembali beberapa berita hukum kemarin berikut ini.
1. DPR dan KPU setujui PKPU pencalonan kepala daerah akomodasi putusan MK
Komisi II DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah menyetujui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Persetujuan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, KPU, dan Pemerintah pada Minggu (25/8) dengan agenda tunggal pembahasan Rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mengakomodasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Baca selengkapnya di sini.
2. KPK gelar roadshow di Lebak untuk edukasi pencegahan korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan roadshow di Kabupaten Lebak guna memberikan sosialisasi dan edukasi pencegahan korupsi kepada aparat pemerintah daerah, sekolah, anak-anak usia dini dan masyarakat.
"Kita berharap dengan Roadshow Bus KPK 2024 dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melawan tindak pidana korupsi," kata Direktorat Sosialisasi Kampanye Anti Korupsi KPK RI Yulianto Sapto di Rangkasbitung, Lebak, Minggu (25/8).
Baca selengkapnya di sini.
3. Komisi II DPR undang Menkumham agar PKPU 8/2024 langsung diputuskan
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bersama Pemerintah untuk mengonsultasikan rancangan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah turut mengundang Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas agar bisa langsung diputuskan dan diberlakukan.
"Hari ini kami tambah dengan mengundang Kemenkumham. Jadi ada Menkumham datang, ini kami sengaja mengundang supaya begitu langsung diputuskan, bisa langsung didaftarkan ke lembaran negara untuk sudah bisa berlaku," kata Doli ditemui sebelum rapat dimulai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8).
Baca selengkapnya di sini.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
