"APBD itu palsu dan terbukti maksimal hanya sanggup membiayai 20 persen dari kebutuhan membangun sebuah wilayah. Maka gubernurnya, pemimpinnya, harus pintar-pintar mencari yang 80 persen (sisanya)," katanya saat menyambangi Kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu.
Pria yang kerap disapa RK itu menuturkan, selain APBD, daerah bisa mencari peluang pendanaan pembangunan mulai dari APBN, dana sosial perusahaan (CSR) hingga obligasi daerah sebagaimana dilakukannya semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
"Ada namanya APBN. Bayangin, bagaimana dapatkan APBN? Di era hari ini ya kita harus punya komunikasi, hubungan baik, karena hal-hal formal biasanya mulus oleh hal-hal informal. Oleh silaturahmi," katanya.
Baca juga: Pertemuan Anies dengan DPD PDIP DKI Jakarta, RK: Hak anak bangsa
RK, yang belakangan minta dipanggil Bang Emil khusus untuk Pilkada Jakarta, juga menyebutkan alternatif pendanaan lain yang bisa dilakukan adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ia pun mencontohkan pembangunan salah satu rumah sakit di Depok yang tidak menggunakan APBD melainkan memanfaatkan investasi dari Australia.
"Jadi jangan kita ubah ya, bahwa 'mindset' seluruh urusan di wilayah ini dikit-dikit harus APBD, APBD, APBD. Enggak, saya akan buktikan itu," ujarnya.
Alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan, yaitu obligasi daerah atau pinjaman jangka panjang hingga pinjaman perbankan.
Baca juga: Ridwan Kamil minta Kantor DPD Partai Golkar DKI jadi markas pemenangan
RK mencontohkan, saat dirinya menjadi Gubernur Jawa Barat, ada kabupaten/kota yang diberi kesempatan untuk meminjam ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk mengaspal jalan.
"Dulu waktu kabupaten-kota di Jawa Barat kekurangan APBD, saya beri kesempatan mereka untuk pinjam ke Bank BJB untuk mengaspal jalan. Diaspalnya di awal tahun, nanti dibayarnya tahun depan. Yang penting rakyat jalan tidak bolong-bolong," katanya.
RK pun mengaku sudah memiliki rencana akselerasi pengembangan Jakarta tanpa mengandalkan APBD dalam lima tahun ke depan.
RK juga menyebutkan sejumlah pengalamannya mencari pendanaan sosial di wilayah Jawa Barat di antaranya lewat CSR perusahaan hingga dana umat lewat zakat dan infak.
"Dulu saya buat namanya 'Menu CSR'. Jadi saya bikin buku, kayak menu makanan, silakan mau (sumbang) ambulans, kami butuh 100," katanya.
Baca juga: Pendaftaran cagub-cawagub DKI mulai dibuka Selasa pagi
"Di halaman berikutnya, kami butuh mengumrahkan marbot, ada 1.000. Halaman 3 kami butuh buat guru ngaji, tambahan kesejahteraan dan seterusnya," ungkapnya.
Menurut RK, langkah tersebut cukup sukses dilakukan. Selain itu, ia juga mendigitalkan pengelolaan dana sedekah, zakat dan infak yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh umat.
"Waktu saya dulu menjadi pemimpin di wilayah sebelah, saya digitalkan, saya potong zakat di depan, dari Rp1,5 triliun per tahun saya targetkan, malah naik Rp3 triliun, pasca COVID pula," katanya.
"Jadi misalkan guru-guru ngaji madrasah kekurangan kesejahteraan jangan dikit-dikit demo, terus minta APBD," kata RK.
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
