Dengan memberi uang kepada publik berarti kandidat tersebut merendahkan harga diri publik, bahwa seolah-olah publik adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri."Pekanbaru (ANTARA News) - Pengamat Politik dari Universitas Andalas Drs. Syaiful Wahab, MSi, mengatakan politik uang tidak akan pernah bisa dihilangkan dalam tiap penyelenggaraan kampanye politik.
"Sebab penegakan aturan mengenai politik uang itu sangat mandul, terbukti bahwa hampir semua kasus dugaan money politik ini selalu gugur di Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran lemahnya pembuktian," kata Syaiful dihubungi dari Pekanbaru, Selasa.
Ia mengatakan itu terkait suksesi Pemilu legislatif di RI digelar pada 9 April 2014 dan seperti pada pada tahun-tahun sebelumnya modus politik uang masih terjadi.
Bahkan menurut Syaiful Wahab yang juga Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas itu, senada dengan politik uang dan kampanye hitam memang tidak akan pernah bisa dihilangkan dalam suatu kampanye politik.
Ia menjelaskan penegakkan aturan mengenai politik uang sangat mandul, juga disebabkan oleh konsep mengenai politik uang (dan kampanye hitam,red) tersebut sangat multi tafsir.
"Dikatakan mandul karena hampir semua kasus dugaan politik uang sulit sekali membuktikan apakah ada korelasi yang signifikan antara uang yang diberikan dengan perolehan suara seorang kandidat," katanya.
Kemudian, katanya menambahkan siapa yang bisa menjamin apabila seseorang telah diberi uang kemudian orang tersebut akan memilih kandidat yang bersangkutan.
Namun demikian, katanya, jaminan bisa diberikan kecuali jika ada pembuktian transaksi tertulis.
"Sementara itu edukasi yang perlu dilakukan terhadap publik adalah jangan pernah percaya terhadap kandidat (caleg) yang hanya mengandalkan simpati publik melalui sumbangan-sumbangan, apakah itu dengan alasan sebagai pengganti uang transpor, hadiah-hadiah selama kampanye, ataupun bantuan untuk masyarakat miskin," katanya.
Karena sesungguhnya kandidat tersebut tidak punya kompetensi untuk menjadi pemimpin politik yang baik selain kompetensi uang yang dimilikinya.
Ia memandang bahwa pemimpin politik yang baik bukan dengan memberikan uang kepada publik tetapi memberi inspirasi yang menggugah kesadaran publik tentang arti penting harga diri.
"Dengan memberi uang kepada publik berarti kandidat tersebut merendahkan harga diri publik, bahwa seolah-olah publik adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri," katanya. (F011)
Pewarta: Frislidia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
