“Dalam Rakerkonas minggu depan di Surabaya, kami berharap dialog dengan menteri dapat memberikan pengusaha pemahaman atas arah kebijakan ekonomi kepemimpinan baru nasional, kerja sama pemerintah-swasta-dunia pendidikan dalam pengembangan ketrampilan pekerja dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di era teknologi yang berkembang pesat,” ujar Shinta dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Dan adanya koordinasi peran Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya secara profesional untuk menjamin kepastian usaha dan menjaga keamanan usaha di seluruh daerah otonom di Indonesia.
Baca juga: Apindo harap Rosan Roeslani mampu hadirkan iklim usaha yang positif
Selain dialog menteri dan pengurus serta anggota Apindo, lanjut dia, pencapaian dan kerja kami selama satu tahun sejak akhir Juli akan disampaikan, diantaranya advokasi kebijakan yang telah dilakukan APINDO ke semua pihak terkait sebagai representasi aspirasi dunia usaha, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan.
Terkait otonomi daerah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N. Suparman sebagai organisasi dalam naungan Apindo mengatakan, lewat arahan yang spesifik dalam Rakornas itu diharapkan mampu melancarkan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dan pelayanan terpusat Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).
“Apindo juga memiliki dan menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada Pemerintah terkait sejumlah Perda karena pengaturan yang belum solid dan disharmoni regulasi antar Pusat dan Daerah, yang menjadi hambatan struktural bagi percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah,” ujar Arman.
Baca juga: Apindo usulkan dua rekomendasi soal kebijakan PPN 12 persen
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
