Hari ini, sebuah rencana telah diterapkan di Donetsk, Lugank dan Kharkiv untuk mendestabilisasi perdamaian selain juga stabilitas sosial dan ekonomi"Donetsk, Ukraina (ANTARA News) - Para aktivis Pro-Rusia yang menguasai gedung utama pemerintahan di kota sebelah timur Ukraina, Donetsk, hari ini memproklamasikan sebuah "republik rakyat" merdeka dan berdaulat dari kekuasaan Kiev.
Keputusan ini diumumkan kepada wartawan lewat seorang juru bicara yang keluar dari gedung tersebut.
Sebuah cuplikan video yang diposting ke YouTube menunjukkan seorang ketua DPRD pro Rusia tampil di mimbar sidang dengan berkata, "Demi mendirikan sebuah negara berdaulat, berlegitimasi dan berakyat, saya proklamasikan pendirian negara merdera Republik Rakyat Donetsk."
Pengumuman ini disambut sorak sorai seratusan orang yang memenuhi auditorium gedung pemerintahan Donetsk tersebut.
Laman berita wilayah industri Ostrov melaporkan bahwa para aktivis kemudian merancang penggabungan dengan Federasi Rusia yang adalah langkah serupa dengan yang dilakukan Krimea bulan lalu.
Situs berita itu melaporkan bahwa resolusi itu disambut teriakan "(Presiden Rusia Vladimir) Putin, tolonglah!"
Kantor berita Interfax melaporkan bahwa para proklamator Donetsk ini bersumpah untuk menggelar referendum paling lambat 11 Mei.
Langkah Donetsk ini mendorong Perdana Menteri Arseniy Yatsenyuk mengirimkan deputinya Vitaliy Yarema ke wilayah ini untuk mengendalikan keadaan.
Gedung pemerintahan Donetsk masih dikelilingi 2.000 pendukung Rusia yang sebagian diantaranya bersenjata.
Demonstran Pro-Rusia juga masih menguasai markas besar dinas keamanan di wilayah Lugansk yang juga ada di timur Ukraina, sementara di Kharkiv demonstran akhirnya membebaskan gedung pemerintahan setelah menguasainya semalaman.
Gubernur Donetsk Sergiy Toruta mendesak pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pertemuan mendadak dewan keamanan dan dewan pertahanan di daerahnya ini.
"Hari ini, sebuah rencana telah diterapkan di Donetsk, Lugank dan Kharkiv untuk mendestabilisasi perdamaian selain juga stabilitas sosial dan ekonomi," kata Toruta seperti dikutip AFP.
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
