Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan penerapan teknologi digital penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan properti perumahan.

"Pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Selain teknologi rumah tahan gempa, kami juga ingin teknologi digital di gunakan untuk memantau kegiatan pembangunan ataupun memantau rumah yang ditempati," ujar Basuki Hadimuljono dalam acara Proptech di Jakarta, Jumat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan penerapan teknologi digital pada sektor perumahan sangat diperlukan guna meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam manajemen dan pengelolaan properti perumahan serta dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat.

Digitalisasi diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih efektif dan efisien serta dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan perumahan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan kegiatan Proptech Convention and Expo merupakan rangkaian dari Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVI Tahun 2024 yang akan jatuh pada 25 Agustus 2024.

Tema yang diangkat dalam Hapernas XVI ini adalah “Digitalisasi Perumahan” sebagai bentuk penerapan teknologi digital pada sektor perumahan guna meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan dalam manajemen dan pengelolaan properti perumahan serta dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat.

"Digitalisasi diperlukan untuk membangun ekosistem perumahan yang lebih efektif dan efisien serta dalam upaya mengintegrasikan seluruh proses penyelenggaraan perumahan, mulai dari penyiapan lahan, perencanaan dan perancangan, perizinan, pemasaran, pelaksanaan konstruksi, jual beli, pemanfaatan, hingga pengelolaan," kata Iwan.

Sebagai rangkaian agenda peringatan Hapernas tahun 2024, imbuhnya acara PropTech Convention and Expo dapat dimanfaatkan sebagai ajang publikasi dan koordinasi bagi berbagai pemangku kepentingan dari Kementerian/Lembaga, perbankan/lembaga keuangan, investor, pelaku pembangunan/pengembang, pelaku usaha industri material, penyedia tenaga kerja, dan pemilik start-up atau teknologi aplikasi digital di bidang perumahan.

"PropTech Convention and Expo, diharapkan juga dapat menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif di sektor perumahan dan properti," ujar Iwan.

Baca juga: Menteri PUPR: Kuota FLPP akan ditambah pada September tahun ini
Baca juga: PUPR: Risiko penyelenggaraan bantuan PSU perumahan perlu dimitigasi
Baca juga: Kementerian PUPR: Hingga Juli Program Sejuta Rumah capai 617.622 unit

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024