Jakarta (ANTARA News) - Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) R. Hartono menilai, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih sulit untuk dapat bersikap netral dalam penggunaan hak politiknya mengingat sejarah yang begitu panjang tentang hubungan TNI dengan partai politik tertentu. "Saya kira belum saatnya. Karena pengalaman masa lalu yang menggambarkan betapa kuatnya hubunga TNI dengan partai tertentu," katanya, dalam silahturahmi para petinggi TNI dengan sesepuh serta purnawirawan di Markas Besar TNI Angkatan Laut (AL) di Jakarta, Kamis. Netralitas itu, menurut Hartono, akan sulit dilakukan khususnya bagi para prajurit yang berkiprah sebelum reformasi 1998. "Pengalaman saya sebagai Kasad saat itu, membuktikan betapa sulitnya mempersiapkan sejak awal kekuatan prajurit dengan partai berkuasa saat itu," akunya. Hartono menambahkan, waktu 10 tahun pun tidak dapat mengubah tradisi yang telah mengakar selama puluhan tahun. Meski nantinya ada aturan yang menjamin netralitas TNI, tetapi itu belum cukup karena situasi politik yang melatarbelakanginya juga berbeda. Hal senada diungkapkan mantan Menhankam/Pangab Jenderal (Pur) Wiranto yang mengemukakan, sebaiknya TNI jangan dulu menggunakan hak pilihnya demi kepentingan bangsa yang lebih besar. "Itu sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 pasal 28j yang menyatakan, Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dikurangi demi kepentingan yang lebih besar, seperti masalah keamanan, kesejahteraan sosial dan sebagainya," tuturnya. TNI masih perlu untuk meningkatkan profesionalitasnya, secara sungguh-sungguh tanpa harus terusik dengan masalah penggunaan hak pilih yang dapat ditunda sementara waktu, tutur Wiranto. Tentang sampai kapan penggunaan hak pilih dapat digunakan, ia mengatakan sangat tergantung pada perkembangan situasi politik yang ada. "Semua akan dicek lagi bagaimana perkembangannya, kan bisa diantisipasi," ujarnya. Berbeda dengan Hartono dan Wiranto, Letnan Jenderal (Pur) Yunus Yosfiah menilai, sudah saatnya TNI diberikan hak pilih karena itu merupakan bagian dari HAM. "Para prajurit kan juga pengen tahu, rasanya memilih wakil-wakilnya," katanya. Tentang kekhawatiran TNI tidak netral, mantan Menteri Penerangan semasa pemerintahan BJ Habibie itu menilainya sebagai sikap orang yang tidak mengerti demokrasi. Dalam pertemuan silahturahmi para petinggi TNI dengan para sesepuh dan purnawirawan itu, hadir pula antara lain Eddy Sudrajat, Hari Sabarno, Tyasno Sudarto dan Try Sutrisno.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
