Pemerintah kembangkan aspek ekonomi di 17 kecamatan perbatasan Nunukan

Dari 21 kecamatan, 17 di antaranya berbatasan langsung dengan Malaysia, dan kecamatan inilah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan

Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Kabupaten Nunukan sepakat mengembangkan 17 kecamatan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, meliputi pengembangan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan infrastruktur.

“Dari 21 kecamatan, 17 di antaranya berbatasan langsung dengan Malaysia, dan kecamatan inilah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan," ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nunukan, Abdul Munir di Nunukan, Jumat.

Ke-tujuh belas kecamatan perbatasan yakni Krayan, Krayan Barat, Krayan Selatan, Krayan Tengah, Krayan Timur, Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, Lumbis Pensiangan, Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sei Menggaris, dan Tulin Onsoi.

Dan empat lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Lumbis, Sembakung, Sembakung Atulai, dan Sebuku.

Munir menekankan pentingnya menyelaraskan pembangunan di kawasan perbatasan dengan program pembangunan Pusat.

"Kita ingin agar pembangunan di kawasan perbatasan ini bersinergi dengan pembangunan di Pusat agar seluruh masyarakat di kawasan perbatasan merasakan manfaatnya," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Nunukan memiliki rencana jangka panjang untuk pengembangan kawasan perbatasan. Dan semua sudah disusun matang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2021-2025.

Ia menegaskan, sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci keberhasilan pengembangan kawasan perbatasan.

Aini Febriana, Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengatakan bahwa BNPP dan Pemerintah Daerah memiliki koordinasi yang sangat baik dalam menyusun rencana pembangunan kawasan perbatasan.

"Kita selalu bersinergi, baik dalam penyusunan rencana kegiatan jangka panjang maupun jangka pendek, dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perbatasan," ujar Febriana.

Pemerintah pusat telah menetapkan beberapa kecamatan perbatasan sebagai prioritas pengembangan. Penetapan ini didasarkan pada kriteria tertentu yang telah disepakati bersama dengan Bappenas.

"Kecamatan-kecamatan prioritas ini akan mendapatkan perhatian khusus dalam program pembangunan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Febriana.