Tentunya ini menjadi angin segar, karena inovasi dan terobosan di lingkungan Pemkot Denpasar diapresiasi pemerintah pusatDenpasar (ANTARA) - Wali Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima penghargaan nasional dari Kementerian Hukum dan HAM serta dari Otoritas Jasa Keuangan atas sejumlah terobosan dan inovasi yang telah dilakukan pemerintah kota setempat.
Jaya Negara dalam keterangan tertulisnya di Denpasar, Kamis, menyampaikan rasa bersyukur atas keberhasilan Pemerintah Kota Denpasar pada hari ini meraih penghargaan dua penghargaan skala nasional tersebut.
Penghargaan pertama yang diraih Pemerintah Kota Denpasar yakni Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik I Kategori Pemerintah Kota pada ajang JDIHN Award Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM.
Penghargaan ini diterima serangkaian acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIHN Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, Kamis.
Penghargaan kedua, yakni Pemerintah Kota Denpasar meraih Penghargaan Wilayah Implementasi Kejar Terbaik Kategori Kabupaten/Kota dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterima serangkaian Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan juga pada Kamis.
"Tentunya ini menjadi angin segar, karena inovasi dan terobosan di lingkungan Pemkot Denpasar diapresiasi pemerintah pusat, termasuk JDIHN yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum dan produk hukum daerah. Sementara Kejar yang memberikan kemudahan transaksi keuangan bagi pelajar," ucap Jaya Negara.
Baca juga: OJK beri penghargaan kepada PNM sebagai pemenang program Literasi Keuangan Terbaik
Baca juga: Wapres: Achmad Bakrie sosok tokoh visioner dalam majukan Indonesia
Jaya Negara berharap keberadaan JDIHN dan Kejar di Kota Denpasar harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Prestasi yang diraih ini hendaknya menjadi cambuk untuk terus bekerja, berinovasi serta merancang berbagai program yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof Dr Widodo Ekatjahjana mengatakan pengelolaan JDIHN sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional telah sejalan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Oleh karena itu patut diapresiasi mengingat keseriusan pengelolaan JDIHN secara tidak langsung turut mendukung program reformasi birokrasi serta penataan regulasi di Indonesia.
Widodo menekankan agar semua pihak terus mengembangkan JDIHN di setiap unit. Hal ini utamanya dalam memberikan layanan keterbukaan hukum dan informasi hukum guna mencapai tujuan nasional yang lebih progresif, merata dan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan tersebut mengatakan capaian industri jasa keuangan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.
Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kontribusi industri jasa keuangan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) terbilang masih kecil.
"Artinya ruang untuk peningkatan nilai tambah dan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional masih sangat besar," ujarnya.
di Jakarta, Kamis (22/8/2024). ANTARA/HO-Pemkot Denpasar
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
