Kabupaten Sukabumi kekurangan 1.562 surat suara

Untuk jumlah surat suara disesuaikan dengan daftar pemilih tetap..."

Sukabumi (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, masih kekurangan 1.562 surat suara untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat di daerah pemilihan IV, kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Dede Haryadi.

"Kekurangan surat suara ini merupakan laporan dari petugas di kecamatan yang tersebar di beberapa kecamatan di daerah tersebut, dan saat ini petugas KPU dari divisi logistik tengah mengambil sisa kekurangan suarat suara di Jakarta," ujarnya kepada ANTARA News, Minggu.

Menurut Dede, kekurangan surat suara tersebut sudah bisa diatasi, dan dari laporan terakhir bidang divisi logistik, surat suara yang kurang tersebut sudah teratasi dan saat ini dalam perjalanan kembali ke Kabupaten Sukabumi dan segera disalurkan ke setiap kecamatan yang kekurangan surat suara di saerah pemilihan (dapil) IV.

Sampai saat ini, dikemukakannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi karena sampai tiga hari jelang (H-3) pemilihan umum tercatat seluruh logistik sudah terpenuhi dan tidak ada kekurangan lagi, dan hanya tinggal menunggu sisa surat suara yang kurang itu.

Selain itu, ia menyatakan, bilik dan kotak suara pun sudah disalurkan ke setiap kecamatan dan rencananya akan kembali disalurkan ke tempat pemungutan suara (TPS) pada H-1 pemungutan suara atau pada Selasa (8/4).

"Untuk jumlah surat suara disesuaikan dengan daftar pemilih tetap, yakni sebanyak 1.746.976 jiwa dan untuk daftar pemilih khusus sebanyak 6.557 jiwa serta ditambah dua persen surat suara cadangan," ujarnya.

Ia mengatakan, untuk jumlah TPS di Kabupaten Sukabumi sebanyak 4.744 yang tersebar di 47 kecamatan. Untuk penyaluran surat suara, bilik dan kota suara ke TPS rencananya pada H-1 pemungutan suara dan untuk lokasi TPS yang jauh atau berada di pelosok logistik tersebut dititipkan dahulu di kantor kecamatan masing-masing.

Untuk pengamanan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan petugas dari kepolisian dan TNI serta dibantu oleh petugas pertahanan sipil atau Hansip.

"Jika kami menyalurkan logistik langsung ke desa-desa khususnya yang berada di pelosok, khawatir terjadi gangguan keamanan maka dari itu kami menitipkan dahulu di gudang kantor kecamatan," demikian Dede. (*)