Biden juga menekankan perlunya untuk membebaskan para sandera yang ditawan di sana selama panggilan telepon tersebut.
"Presiden menekankan urgensi untuk menyelesaikan kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera dan membahas pembicaraan mendatang di Kairo untuk menghilangkan hambatan yang tersisa," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan singkat.
Pernyataan itu menambahkan bahwa Biden dan Netanyahu "membahas upaya AS yang aktif dan berkelanjutan untuk mendukung pertahanan Israell terhadap semua ancaman dari Iran, termasuk kelompok Hamas, Hizbullah dan Houthi, termasuk pengerahan militer defensif AS yang sedang berlangsung."
Panggilan telepon itu dilakukan di tengah kebuntuan dalam negosiasi karena para pihak akan berkumpul kembali di Kairo, Mesir pada akhir pekan untuk sebuah pertemuan yang menurut seorang pejabat AS pekan lalu akan berupaya untuk menyelesaikan pembicaraan yang sudah berlangsung berbulan-bulan.
Putaran terakhir negosiasi yang dimediasi berakhir pada Jumat di Doha, Qatar, dengan AS yang mengajukan kepada para pihak apa yang digambarkan Gedung Putih sebagai "usulan penghubung akhir" yang diajukan untuk Israel dan Hamas.
AS juga mengeklaim bahwa usulan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip yang didukung oleh Biden pada 31 Mei.
Rincian usulan tersebut masih rahasia.
Namun, Hamas sejak itu menolak usulan tersebut, dengan mengatakan bahwa usulan tersebut sejalan dengan persyaratan baru Netanyahu.
Dikatakan bahwa "usulan tersebut memenuhi persyaratan Netanyahu dan sejalan dengannya, khususnya penolakan Netanyahu terhadap gencatan senjata permanen, (dari) penarikan penuh dari Jalur Gaza, dan desakannya untuk melanjutkan pendudukan Persimpangan Netzarim, penyeberangan Rafah, dan Koridor Philadelphia."
Kelompok Palestina itu merujuk pada dua jalur tanah di Gaza, yang salah satunya baru-baru ini dibangun oleh Israel dan memisahkan wilayah pesisir menjadi bagian utara dan selatan.
Koridor Philadelphia mengikuti perbatasan Gaza-Mesir, dan penyeberangan perbatasan Rafah berada di sepanjang Koridor Philadelphia.
Hamas telah lama bersikeras pada penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza dan penghentian permanen perang sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.
Namun, Netanyahu telah menolak persyaratan tersebut, dengan mempertahankan pasukannya akan tetap berada di Gaza selama yang dianggapnya perlu.
"Dia (Netanyahu) juga menetapkan persyaratan baru dalam berkas pertukaran sandera dan menarik kembali persyaratan lain, yang menghalangi penyelesaian kesepakatan," tambah Hamas.
Kelompok tersebut menegaskan kembali komitmennya terhadap apa yang disepakati pada Juli berdasarkan rencana gencatan senjata yang dipaparkan Biden secara terbuka pada Mei, dan yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB pada Juni.
Selama berbulan-bulan, AS, Qatar dan Mesir telah berusaha mencapai kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk memastikan pertukaran tahanan dan gencatan senjata serta mengizinkan bantuan kemanusiaan memasuki Gaza.
Namun, upaya mediasi terhenti karena penolakan Netanyahu untuk memenuhi tuntutan Hamas untuk menghentikan perang.
Israel terus melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza menyusul serangan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, meski ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.
Konflik tersebut telah mengakibatkan lebih dari 40.170 kematian warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 92.740 orang cedera, menurut otoritas kesehatan setempat.
Baca juga: Biden-Netanyahu bahas pengerahan militer AS dukung keamanan Israel
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
