Pimpinan Baznas RI Bidang Transformasi Digital Nasional Nadratuzzaman Hosen melalui keterangan di Jakarta, Kamis, mengungkapkan sejumlah strategi tersebut yakni koordinasi antar-pemangku kepentingan seperti kepala daerah, Kementerian Agama, dan menyesuaikannya dengan regulasi yang ada.
"Kemudian diharapkan adanya koordinasi dalam pengumpulan demi tercapainya potensi dan target pengumpulan zakat, yang tercipta dengan adanya kolaborasi dan sinergi antar-lembaga," kata Nadra.
Selain melakukan koordinasi pengumpulan, kata Nadra, seluruh pemangku kepentingan juga harus melakukan koordinasi dalam penyaluran. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjadikan zakat sebagai instrumen penanggulangan dan pengentasan kemiskinan tercipta dengan adanya kolaborasi.
Baca juga: Forum CEO OPZ perkuat ekosistem zakat untuk Indonesia Emas 2045
Koordinasi selanjutnya, kata dia, yaitu koordinasi kelembagaan, yang salah satunya bisa diwujudkan melalui penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Standar Operasional Prosedur (SOP), juga pemanfaatan data dan teknologi.
Kemudian, lanjut Nadra, koordinasi juga harus diperkuat melalui perencanaan, yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Baznas serta amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
Untuk memperkuat hal tersebut, maka ia juga mengajak kepada masyarakat untuk menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara rutin ke lembaga-lembaga zakat resmi di Indonesia.
"Kami mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas, karena apa yang muzaki berikan sangat berarti untuk mustahik. Baznas juga berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola zakat sesuai Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2011," tutur Nadratuzzaman Hosen.
Baca juga: Wapres: Seluruh komponen ekosistem zakat perlu diorkestrasi
Baca juga: Ekonom: Digitalisasi perkuat ekosistem keuangan syariah
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
