Wamenaker: Pemerintah kawal pekerja dapat pelindungan yang layak

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak...

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan komitmen pemerintah mengawal perwujudan pelindungan layak pekerja dan penerapan praktik bisnis bertanggung jawab yang merupakan kunci menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong dan mengawal penerapan prinsip-prinsip ini agar setiap pekerja di negeri ini dapat menikmati hak-haknya, mendapatkan perlindungan yang layak, serta bekerja dalam kondisi yang manusiawi," kata Wamenaker Afriansyah Noor dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Berbicara dalam Seminar Nasional tentang Penguatan Strategi Nasional Indonesia dalam Bisnis dan Hak Asasi Manusia untuk Mewujudkan Pekerjaan yang Layak pada Rabu (21/8) kemarin, Wamenaker menyoroti pentingnya komitmen bersama dalam melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Baca juga: Lepas Atnaker, Menaker ingatkan bekerja beri pelayanan pelindungan PMI

Praktik bertanggung jawab tersebut, kata dia, yakni setiap langkah diambil tidak hanya memperhitungkan keuntungan ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari komitmen ini, lanjutnya. Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHA) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 harus diperkuat melalui pembentukan kebijakan yang mendukung, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran dan kapasitas para pelaku bisnis.

Dia menuturkan Stranas BHA diharapkan dapat menjadi dasar bagi praktik bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta standar ketenagakerjaan internasional.

Baca juga: Menaker dukung digitalisasi penempatan pekerja dukung pelindungan PMI

"Melalui kolaborasi erat antara kementerian, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja, kita akan dapat memperkuat implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ucap Wamenaker.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sesuai tugasnya, jelas Afriansyah, juga berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam praktik bisnis yang bertanggung Jawab.

"Hal ini bukan hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi dunia usaha," kata Wamenaker Afriansyah Noor.

Baca juga: BPK dorong pelindungan pekerja migran Indonesia yang terkoordinasi