Anggota Komisi X DPR RI Rosiyati MH Thamrin meminta pelibatan sekolah swasta dalam program pemberian bantuan dana pendidikan, baik yang disalurkan melalui kementerian maupun lembaga.
“Semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi, kita perlu mengubah mindset dulu, bahwa setiap ada bantuan, setiap ada program, libatkanlah swasta,” ujar Rosi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Panja Pembiayaan Pendidikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menilai selama ini setiap ada program mengenai bantuan dana pendidikan dari kementerian atau lembaga terkait jarang sekali melibatkan pihak swasta.
Baca juga: LPDP siap gandeng Komisi X DPR sosialisasikan beasiswa LPDP di dapil
Baca juga: LPDP siap gandeng Komisi X DPR sosialisasikan beasiswa LPDP di dapil
Menurut dia, banyak lembaga pendidikan swasta formal maupun informal yang memiliki fasilitas dan tenaga pendidik yang mumpuni, hanya perlu mendapatkan bantuan biaya operasional guna ikut ambil bagian dalam peningkatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Bantuan biaya operasional tersebut, lanjut dia, pada dasarnya juga diperuntukkan bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi, namun tidak pula lulus seleksi penerimaan di lembaga pendidikan negeri sehingga tentu membutuhkan bantuan dana ataupun beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan.
Baca juga: Anggota DPR ingatkan alokasi anggaran pendidikan harus tepat sasaran
Baca juga: Anggota DPR ingatkan alokasi anggaran pendidikan harus tepat sasaran
“Jadi tolong Pak, negara kita ini negara Indonesia yang semua warga negara wajib juga merasakan kue-kue dari pemerintah. Kalau Bapak mengalokasikan untuk lembaga pendidikan negeri saja, nanti semua yang swasta itu jangan bayar pajak Pak,” katanya.
Dia pun sudah mendapat masukan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait besaran alokasi dana yang dibutuhkan untuk memeratakan layanan dan kualitas pendidikan bila melibatkan pihak swasta. Alokasi dana tersebut, lanjut dia, tidak sebesar bila pemerintah harus membangun atau merenovasi sekolah negeri demi memenuhi kebutuhan tersebut.
Baca juga: DPR: Perhatikan kelanjutan pendidikan mahasiswa di PTS terancam tutup
Baca juga: DPR: Perhatikan kelanjutan pendidikan mahasiswa di PTS terancam tutup
“Bersyukurlah kita bahwa pihak swasta mau membantu untuk pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, hanya mereka membutuhkan biaya operasional. Tidak butuh banyak sampai ratusan triliun rupiah. Kemarin ICW menghitung hanya Rp84 triliun kalau sekolah-sekolah swasta itu dilibatkan dalam operasional penerimaan peserta didik ini,” ujar Rosi.
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024