Menlu Retno bahas kerja sama RI-Kamboja dalam pertemuan JCBC ke-5

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membahas kerja sama Indonesia-Kamboja di berbagai bidang dengan Wakil Perdana Menteri dan Menlu Kamboja Sok Chenda Sophea dalam agenda Komisi Gabungan untuk Kerja Sama Bilateral (JCBC) RI-Kamboja kelima.

Dalam pertemuan yang digelar di Phnom Penh tersebut, delegasi Indonesia dan Kamboja membahas kerja sama politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial-budaya dan pariwisata, serta isu kawasan dan global.

“Terkait kemitraan di bidang pertahanan, Kamboja menyampaikan ketertarikan untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan,” ucap Retno, sebagaimana pernyataan Kemlu RI yang diterima di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, Retno mengundang Kamboja mengunjungi industri pertahanan Indonesia, seperti PT PINDAD dan PTDI, serta berpartisipasi dalam Indo Defence Expo & Forum pada November mendatang.

Indonesia juga menyambut baik kunjungan KRI Bima Suci ke Pelabuhan Sihanoukville pada 16-19 Agustus lalu, yang menjadi simbol eratnya hubungan Angkatan Laut kedua negara, ucap dia.

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi isu kedua yang dibahas dalam pertemuan JCBC ke-5. Menlu RI menggarisbawahi pentingnya menangani persoalan tersebut karena KBRI Phnom Penh menangani 842 kasus penipuan daring yang melibatkan WNI sejauh ini.

“Untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPO, saya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPO secara lebih efektif dalam pertemuan tersebut,” kata Retno.

Menlu RI mengapresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia, yang ditunjukkan dengan nilai perdagangan kedua negara yang mencapai hampir 1 miliar dolar AS (Rp15,41 triliun) tahun lalu. Hal tersebut, ucapnya, merupakan landasan yang kuat untuk menguatkan kerja sama ekonomi.

Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama ketahanan pangan dan investasi serta ketertarikan dan kesiapan sejumlah perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Ia pun meminta dukungan dan fasilitas dari pemerintah Kamboja.

“Saya juga mengundang para pebisnis Kamboja untuk mengunjungi Pameran Produk dan Jasa ‘Sousdey Indonesia’ bulan September depan yang akan diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh,” kata Retno, menambahkan.

Menlu juga mendorong finalisasi nota kesepahaman terkait kerja sama kebudayaan yang akan memperkuat kolaborasi pelestarian warisan budaya dan kerja sama museum dan arkeologi, serta mendorong studi kelayakan gabungan untuk menjajaki jalur pelayaran dan penerbangan langsung.

Selain itu, Retno menyampaikan bahwa Indonesia dan Kamboja memiliki keprihatinan yang sama terkait persoalan konflik di Myanmar. Ia pun menekankan pentingnya meningkatkan bantuan kemanusiaan dan mendorong penerapan Konsensus Lima Poin.

“Terkait Palestina, saya sampaikan kembali konsistensi posisi Indonesia yang meminta agar gencatan senjata permanen dapat segera tercapai, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dapat dilakukan, dan solusi dua negara dapat terwujud,” ucap Menlu RI.

Baca juga: KRI Bima Suci rampungkan misi APCS, lanjut berlayar ke Kamboja
Baca juga: Kepolisian Kamboja belajar pemberdayaan Polwan Polri