Wakil Sekjen: PBNU ingin kembalikan supremasi ulama di PKB

“Nilai-nilai keutamaan itulah yang ingin dikembalikan oleh PBNU di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf karena kami melihat, supremasi ulama yang menjadi inti dan spirit dari PKB pada saat didirikan sekarang sudah tidak ada lagi,”

Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Najib Azca mengatakan bahwa PBNU ingin mengembalikan supremasi ulama di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“Nilai-nilai keutamaan itulah yang ingin dikembalikan oleh PBNU di bawah kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf karena kami melihat, supremasi ulama yang menjadi inti dan spirit dari PKB pada saat didirikan sekarang sudah tidak ada lagi,” kata dia.

Supremasi ulama tersebut, antara lain, terkait kekuatan dewan syuro di PKB yang menurutnya telah hilang sejak Muktamar PKB 2019. Sejak muktamar lima tahun lalu, beberapa kewenangan, termasuk soal memilih pimpinan partai, sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

“Ini sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsip dakwah dan perjuangan yang dikehendaki dan dimandatkan oleh PBNU sebagai pendiri, sebagai pembentuk PKB,” katanya pula.

Di sisi lain, Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis mengatakan bahwa PKB bukan memang bukan milik PBNU jika dilihat dari perspektif legal formalnya. Akan tetapi, secara historis, PKB memiliki ikatan dengan PBNU.

“Memang menurut legal formalnya [PKB] berdiri sendiri, karena memang pada saat pendirian itu, NU tidak mungkin menjadi partai politik. Kemudian, para ulama dan secara formal PBNU membentuk tim untuk pembentukan PKB,” katanya.

Ia mengatakan, arah perjuangan atau mabda’ siyasi PKB sama persis sebagaimana yang disusun oleh PBNU. Oleh karena itu, PBNU ingin mengembalikan nilai-nilai keulamaan yang menjadi prinsip dasar pendirian PKB ke dalam konteks politik praktis dan kebangsaan.

“Kita ingin mengembalikan di situ, politiknya ada kekuatan ulama. Maka, bagaimana dewan syuro tetap menjadi yang paling kuat di situ, tidak menjadi kekuatan tunggal dari ketua umum,” ujar Nafis.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa partai yang ia pimpin adalah milik seluruh masyarakat Indonesia, bukan milik individu atau kelompok tertentu, termasuk bukan milik NU.

“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” ujar Muhaimin di Jakarta, Minggu (18/8).

Menurut dia, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.

“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.

Namun demikian, Muhaimin tidak menampik bahwa PKB lahir dari rahim ulama yang kemudian digunakan sepenuhnya untuk rakyat Indonesia.