sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan sosialJakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengarahkan kebijakan penurunan tingkat kemiskinan kepada pemberdayaan agar masyarakat tidak tergantung kepada bantuan sosial.
"Menurut kami harus ada perbaikan sehingga kebijakan Pemprov DKI Jakarta lebih diarahkan ke arah pemberdayaan pada masyarakat sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan sosial. Mengingat bantuan sosial yang dianggarkan sudah mencapai angka Rp18,3 triliun," kata Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta" yang diadakan daring, Rabu.
Dia merujuk hasil studi mengatakan peluang bagi penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan semakin besar ketika pemerintah melakukan intervensi melalui pemberdayaan serta pendampingan yang sistematis secara lengkap.
Adapun pemberdayaan ini terkait dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan yaitu pelatihan keterampilan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai yang tertuang di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) tahun 2023 -2026, sebagaimana juga tercantum di dalam rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Joko kemudian mengingatkan seluruh perangkat daerah serta lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan hingga penanggulangan kemiskinan agar mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dipertajam.
Hal ini karena DTKS merupakan data dasar dan sumber utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial termasuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, DTKS perlu dipertajam dengan berbagai data lainnya.
"Seluruh perangkat daerah serta lintas pemangku kepentingan lainnya agar mengacu pada DTKS yang telah dipertajam dengan berbagai data administratif lainnya seperti data administrasi kependudukan hingga aplikasi Carik untuk meningkatkan akurasi sasaran intervensi," jelas Joko.
Dia lalu meminta agar Kepala Dinas Sosial untuk memimpin penajaman DTKS melalui platform forum satu data Indonesia di tingkat provinsi yaitu DKI Jakarta.
Kemudian, dia juga meminta seluruh produsen data untuk terus melakukan pemutakhiran terhadap data secara berkala demi memperoleh data yang akurat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta akan lebih efisien, efektif, ekonomis serta tepat sasaran.
Pemprov DKI Jakarta merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024 menyebut tingkat kemiskinan di DKI Jakarta trennya menurun sebanyak 0,14 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Tingkat kemiskinan Jakarta per Maret 2024 mencapai 4,30 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem DKI Jakarta per Maret 2024 mencapai 0,35 persen atau turun sebanyak 0,22 persen poin dibandingkan tahun 2023.
Baca juga: Pemprov DKI sebut tingkat kemiskinan Jakarta trennya turun pada 2024
Baca juga: Jaktim distribusikan fasilitas bantuan sosial bagi warga kurang mampu
Baca juga: Pemkot Jakpus distribusikan kartu bansos kepada 23.455 warga
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024
