Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif genderJakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) di lingkungannya sebagai upaya meningkatkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dengan perencanaan dan penganggaran program yang lebih responsif.
Sesmenparekraf Ni Wayan Giri Adnyani lewat keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan kesenjangan gender antara lain disebabkan oleh perencanaan kebijakan program kegiatan dan implementasinya yang cenderung masih netral gender dan belum memperhitungkan peran dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki.
“Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih adil,” katanya.
Giri melanjutkan PUG harus dilakukan secara kolaboratif melalui kerja sama untuk menelurkan ide dan menyelesaikan masalah gender menuju visi bersama.
Hal itu telah dilaksanakan Kemenparekraf melalui penyusunan rencana kerja PUG pada 2024 di lingkungan Kemenparekraf dan mempersiapkan Rencana Aksi 2025-2029 sejalan dengan RPJMN 2025-2029.
“Hal ini juga sebagai wujud bahwa gender sudah menjadi bagian integral dari setiap aspek perencanaan dan penganggaran sebagai langkah yang luar biasa. Semoga rencana kerja yang telah disusun ini dapat menjadi langkah konkret penguatan implementasi PUG di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf,” ujarnya pula.
Selain kolaborasi, terdapat tiga kunci sukses implementasi PUG yakni komitmen pimpinan, keberadaan aparatur sipil negara (ASN) selaku agen perubahan, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM).
Ia berharap melalui kegiatan Bimtek PUG dan PPRG ini dapat memberikan pemahaman terkait perspektif gender, mulai dari perencanaan penganggaran serta audit ke depan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat manfaat.
“Mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan untuk masa depan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih inklusif dan berkeadilan agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat menjadi pelopor kesetaraan gender dan mampu memberikan ruang yang adil bagi perempuan untuk berkreasi dan berkarya demi terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” sebutnya.
Baca juga: Kemenparekraf siapkan program 3B dongkrak pemerataan wisatawan di Bali
Baca juga: Pariwisata dan ekraf dinilai bisa jadi pelopor kesetaraan gender
Baca juga: Sandiaga Uno tekankan peran besar perempuan di sektor pariwisata-ekraf
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024