"Hari ini mulai pendaftaran. Masyarakat jangan tergiur dengan orang yang merasa bisa menjanjikan masuk. Karena anaknya presiden saja tidak lolos," kata Azwar Anas di sela kegiatannya meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Trenggalek di Trenggalek, Jawa Timur, Selasa.
Ia memastikan tidak ada "jalur khusus" dalam proses penjaringan CPNS 2024.
"Pengawasan bakal diperketat, sistem seleksi dan penjaringan juga terus disempurnakan untuk mempersempit ruang transaksi ataupun lobi agar pelaksanaan keseluruhan tahapan penjaringan CPNS berjalan jujur, adil dan bertanggung jawab," katanya.
Dia menyebut seleksi itu ketat dan tidak dapat dimanipulasi seperti yang dikhawatirkan masyarakat.
"Semuanya menggunakan CAT (Computer Assisted Test). Tidak ada lagi istilah orang dalam, tidak ada lagi istilah PDAM, Ponakan dan Anak Menantu. Semua seleksi terbuka dan memiliki kesempatan sama," katanya.
Untuk mengantisipasi adanya praktek curang joki saat seleksi seperti temuan pada seleksi tahun sebelumnya, Azwar Anas menyebut telah memperketat sistem seleksi, di antaranya adalah penggunaan double face recognition saat mendaftar maupun proses seleksi.
"Karena seleksi sebelumnya, tahun lalu ada temuan joki dua tempat. Sekarang kita pakai double face recognition, pendaftaran dan pelaksanaan tes. Jadi saat masuk tes wajah beda, langsung sistem berhenti," ujarnya.
Dalam rekrutmen seleksi tahun ini ada sebanyak 600 ribu formasi yang disediakan.
Namun Azwar Anas menyebut hanya sebanyak 250 ribu formasi yang dioptimalkan oleh kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Selain itu, banyak usulan yang dicoret karena dinilai berpotensi tergantikan oleh teknologi.
"Ada sebanyak 600 ribu formasi, tidak termanfaatkan semuanya, tidak lebih 250 ribu. Selain itu banyak usulan, formasi yang tidak diizinkan, misalnya formasi teknis yang berpotensi tergantikan teknologi," jelasnya.
Sementara untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menyeluruh, Azwar Anas menyebut bakal dilakukan dalam waktu dekat.
Sebab, selain CPNS, pengadaan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) juga akan segera dilakukan.
"Setelah ini, P3K. Tergantung keuangan daerah, nanti ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Instruksi presiden, kalau datanya benar tidak ada PHK dan otomatis jadi P3K. Nanti bisa penuh waktu dan paruh waktu tergantung seleksi," katanya.
Baca juga: Pemerintah ingatkan masyarakat untuk tidak percaya janji lulus CPNS
Baca juga: Pelamar CPNS diingatkan jangan tergiur iming-iming calo
Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024