Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta jajarannya agar melakukan percepatan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

"Tadi itu (arahan Menteri ESDM saat rapim) masalah undang-undang, RUU (EBET) ini harus segera diselesaikan," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi seusai mengikuti rapat pimpinan (rapim) bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Selasa.

Eniya menyebutkan bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan kepada jajarannya Direktorat Jenderal EBTKE agar melakukan percepatan penyelesaian RUU EBET.

"RUU EBET ini masih belum terjadwalkan untuk sidang lagi kan. Itu tadi beliau (Menteri ESDM) juga meminta itu dipercepat," ucapnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Selasa melakukan rapat pimpinan (rapim) bersama jajaran di kementerian tersebut di saat hari pertama kerja.
< Mantan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu memimpin langsung rapat pimpinan tersebut.

Para pejabat Kementerian ESDM mulai dari direktur jenderal (dirjen) hingga eselon 2 mengikuti rapat yang dilaksanakan secara tertutup itu. Namun, hingga rapim usai, Bahlil tak sempat memberi keterangan kepada media yang telah menunggu sejak pukul 09.30 WIB hingga pukul 18.00 WIB di Kantor Kementerian ESDM.

Baca juga: Pakar hukum energi: Skema power wheeling tidak dapat masuk RUU EBET

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk fokus menangani permasalahan di bidang energi salah satunya meningkatkan lifting minyak di sisa masa kerjanya yang tinggal dua bulan atau hingga Oktober 2024.

Hal itu ditekankan Bahlil di sela Serah Terima Jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode 2019-2024 di Jakarta, Senin (19/8).

Ia mengaku bahwa upaya peningkatan lifting minyak adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Selain lifting minyak, Bahlil juga menyoroti impor gas yang dianggap terlalu tinggi. Ia menegaskan pentingnya pembangunan hilirisasi LPG sesuai arahan dari Presiden Jokowi dan maupun presiden terpilih Prabowo Subianto.

Bahlil menyadari bahwa waktu yang dimilikinya sangat terbatas, sehingga ia meminta kepada seluruh direktur jenderal (Dirjen) untuk bekerja lebih keras dan efektif.

Baca juga: Peneliti rekomendasikan penghapusan jenis 'energi baru' di RUU EBET

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024