Fraksi PDI Perjuangan berpandangan pemerintah agar kembali pada kesepakatan dalam KEM PPKFJakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Adisatrya Suryo Sulisto meminta agar asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2025 diubah sesuai yang telah disepakati dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025.
Saat menjadi juru bicara untuk fraksinya dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya, Adisatrya Suryo Sulisto menyoroti keputusan pemerintah yang menetapkan nilai tukar rupiah pada 2025 jauh lebih tinggi daripada nilai saat ini.
“Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS adalah Rp15.700 per dolar AS. Pemerintah malah menetapkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2025 senilai Rp16.200 per dolar AS,” ujarnya di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa.
Pihaknya menilai bahwa penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah.
Selain itu, kini kebijakan moneter global tengah dalam tren pelonggaran, terutama akibat adanya optimisme pasar terhadap penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, atau yang biasa di sebut The Fed.
Baca juga: Komisi XI: Angka besar RAPBN 2025 harus bawa perubahan buat rakyat
Baca juga: Menkeu buka suara soal target rupiah pada RAPBN 2025
“Oleh karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan pemerintah agar kembali pada kesepakatan dalam KEM PPKF, yaitu pada rentang nilai tukar Rp15.300 sampai dengan Rp15.900 per dolar AS,” ucapnya.
Tidak hanya menyoroti tentang nilai tukar rupiah, pihaknya juga meminta pemerintahan mendatang untuk tetap menjamin kesejahteraan masyarakat meskipun alokasi subsidi untuk sejumlah sektor berkurang dibandingkan tahun ini.
Adisatrya mengatakan bahwa dalam RAPBN 2025 perkiraan realisasi belanja modal turun Rp148 triliun, belanja subsidi turun Rp4,8 triliun, belanja bansos turun Rp700 miliar, dan subsidi pupuk turun Rp6,45 triliun.
Sementara itu, lanjutnya, belanja pegawai naik Rp52,4 triliun dan pembayaran bunga utang naik Rp53,9 triliun.
“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk, dan lain sebagainya,” katanya.
Pihaknya pun berharap bahwa RAPBN 2025 dapat mendorong kehidupan rakyat yang lebih baik dan sejahtera.
“Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut di atas, dan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025,” imbuh Adisatrya.
Baca juga: CSIS nilai target defisit 2,53 persen dalam RAPBN 2025 cukup realistis
Baca juga: Kenaikan defisit pada RAPBN 2025 tak jadi masalah bagi pasar modal
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
