Pengesahan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi atas Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda tentang Perubahan APBD DKI tahun anggaran 2024.
"Penetapan (APBD DKI 2024) Rp81,71 triliun. Setelah perubahan Rp85,19 triliun," kata Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Neneng Hasanah saat membacakan laporan di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa.
Dia lalu merinci perubahan APBD 2024 sebesar Rp85,19 triliun, terdiri dari pendapatan daerah Rp74,935 triliun dan pembiayaan daerah Rp10,255 triliun.
"Pembiayaan daerah setelah perubahan Rp10,25 triliun, terdiri dari sisa lebih perhitungan Rp6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp3,71 triliun,” ucap Neneng.
Baca juga: APBD Perubahan DKI fokus untuk penanganan banjir dan stunting
Dalam laporannya, Neneng juga menyebutkan beberapa rekomendasi terkait alokasi anggaran pada sejumlah bidang, salah satunya guna menambah kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) khususnya di wilayah rawan kriminalitas.
"Terkait kebutuhan CCTV, khususnya untuk keamanan pada wilayah rawan konflik dan kriminalitas, DPRD merekomendasikan dialokasikan anggaran secara bertahap," ujar Neneng.
Namun, dia tak menyebut detail jumlah anggaran yang direkomendasikan tersebut.
Dia mengatakan, alokasi anggaran diperlukan mengingat masih minimnya jumlah titik yang diberi fasilitas CCTV.
"Ini mengingat masih minimnya yakni hanya sebanyak 747 titik. Sementara berdasarkan kajian konsultan diperlukan 70.000 titik CCTV di Jakarta," kata dia.
Baca juga: DKI siapkan dana Rp10 juta bagi camat dan lurah yang aktif urus RPTRA
Dia lalu mengatakan DPRD merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan transparansi dokumen APBD dengan mensosialisasikan secara masif APBD Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel terwujud berkat sinergi dan kemitraan yang terjalin sangat baik antara legislatif dan eksekutif.
Dia berharap sinergi dan kemitraan ini dapat terus dipererat secara intensif dan profesional karena merupakan bentuk upaya pelaksanaan pembangunan Jakarta ke depan sebagai kota global.
"Kemitraan yang terjalin semakin baik akan menghasilkan berbagai program dan kegiatan yang lebih optimal, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kota Jakarta," kata Heru.
Baca juga: DKI ajukan bangun delapan sistem polder cegah banjir pada APBD 2025
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
