Jakarta (ANTARA) - Dokter Spesialis Gizi Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Melinda, Bandung, dr Johanes Chandrawinata menyebut pentingnya Badan Gizi Nasional untuk selektif ketika memberikan bantuan makanan bergizi bagi kelompok yang membutuhkan.

"Badan Gizi ini, kalau saya sih berharap agar dapat memberikan (bantuan makanan bergizi) secara selektif, supaya tepat sasaran. Pengawasan terhadap dana itu juga harus benar-benar dilakukan supaya tepat guna, yang perlu diperhatikan juga itu apakah perlu ada skrining (pemeriksaan) massal," kata Johanes saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 83 Tahun 2024 yang mengatur pembentukan Badan Gizi Nasional, terdapat empat kelompok prioritas pemenuhan gizi yang akan disasar yakni peserta didik, anak usia di bawah lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui.

Baca juga: Tanggung jawab dan pola kerja Kepala Badan Gizi Nasional

Menurut Johanes, sasaran tersebut cukup besar jumlahnya, sehingga data yang dikumpulkan harus valid, salah satunya dapat melalui skrining kesehatan massal agar betul-betul tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan gizi.

"Jadi yang perlu diperhatikan itu, apakah perlu skrining, skrining massal tersebut, mungkin hanya pada kasus-kasus yang memang memerlukan bantuan saja untuk memberikan bantuan gizinya, supaya tepat sasaran. Jangan sampai nanti semua diberikan, tetapi hasilnya minimal," paparnya.

Menurutnya, biaya untuk memperbaiki gizi juga tidak murah karena perlu mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat sesuai usianya.

"Jadi harus diperhitungkan betul-betul karena diberikan kepada anak balita, protein jelas penting, untuk anak usia sekolah juga begitu, protein yang cukup, karbohidrat dan lemak juga harus cukup. Mesti ditegaskan juga, pemberian makanan tambahan apakah sebagai makanan pengganti, satu kali makan, atau hanya tambahan yang seperti camilan?" ucapnya.

Ia menegaskan, apabila makanan yang diberikan dalam bentuk camilan juga mesti diperhitungkan kalori, protein, karbohidrat dan lemak yang terkandung di dalamnya.

"Itu perlu dibagi juga berapa, penting sekali untuk diperhatikan. Jadi tidak mudah tugasnya Badan Gizi ini, harus benar-benar jaga ketat supaya programnya berhasil dan mencapai target yang benar-benar membutuhkan," tuturnya.

Baca juga: Mengenal struktur organisasi Badan Gizi Nasional

Selain itu, Johanes juga menekankan pentingnya Badan Gizi Nasional untuk melibatkan para pakar, dokter, dan ahli yang bekerja di bidang gizi untuk membantu program makan bergizi.

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional yang merupakan lulusan IPB juga merangkul sejawatnya yang lain, supaya program ini menjadi sukses, juga tidak lupa merangkul profesi yang lain misalnya spesialis gizi klinik, dokter, kemudian juga tentunya ahli gizi dan dietitian (ahli diet), juga bagian public health (kesehatan masyarakat) karena hubungannya dengan masyarakat luas," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional sebagai perwujudan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi gizi nasional di mana pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, serta bertugas memenuhi gizi nasional.

Baca juga: Apakah tugas Badan Pangan Nasional dialihkan ke Badan Gizi Nasional?
Baca juga: Badan Gizi Nasional peroleh dana APBN 2025 senilai Rp71 triliun
Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis dimulai 2 Januari 2025


Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024